 |
| BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan audiensi dengan ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (07/01). |
MANDALIKAPOST.com- Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muchlis melakukan audiensi dengan ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (07/01).
Pada pertemuan tersebut, Agung mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan JKN telah diiringi dengan kemudahan peserta dalam akses pelayanan kesehatan, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Yang menjadi perhatian menarik adalah capaian status Universal Health Coverage (UHC) di seluruh daerah Provinsi NTB, terlebih semua daerah wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram.
“Capaian jumlah peserta yang sudah cukup tinggi ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk dukungan penuh dari DPRD Provinsi NTB, kami akan terus berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan capaian ini,” kata Agung.
Terkait peningkatan mutu layanan kepada peserta JKN, saat ini BPJS Kesehatan Cabang Mataram di Wilayah kerjanya telah bekerja sama dengan 19 FKRTL, 125 FKTP yang tersebar di wilayah Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Dengan perluasan mitra kerja sama tersebut, diharapkan seluruh peserta JKN di NTB dapat memperoleh berbagai layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis mereka secara mudah, cepat dan setara.
"Saat ini peserta yang mengakses pelayanan kesehatan baik di FKTP ataupun FKRTL. Cukup menunjukkan Identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) tanpa harus menunjukkan kartu fisik JKN," jelasnya.
Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan Aplikasi Mobile JKN ada fitur-fitur berupa telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean online, hingga fitur i-Care JKN. Dari sisi kemudahan administrasi, ada layanan administrasi non tatap muka berbasis digital seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165 hingga BPJS Online. Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga turut berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP).
Agung pun mengungkapkan bahwa audiensi ini bisa memperkuat kolaborasi antara DPRD Provinsi NTB dan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan implementasi Program JKN ke depannya. Menurutnya, dengan kolaborasi tersebut, diharapkan pelayanan JKN di wilayah tersebut bisa kian mudah dan cepat diakses oleh peserta JKN di wilayah tersebut tanpa ada diskriminasi.
Sementara itu, Isvie menyampaikan apresiasi terhadap capaian yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan Mataram yang telah berhasil Mencapai UHC, terlebih pada daerah Lombok Utara yang telah mencapai 98,78% dengan tingkat keaktifan sebesar 92,05%. Tak hanya itu, Isvie juga mengapresiasi perbaikan dan inovasi yang terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang semakin baik.
“Sangat luar biasa cakupan kepesertaan JKN di daerah Lombok Utara, jumlah keaktifan paling tinggi, ini patut kita apresiasi dengan kesadaran pemerintah daerah dan warganya akan kesehatan saat ini sangat penting. Berbagai perbaikan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan juga banyak membantu masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” jelas Isvie
.jpg )
