 |
| Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri. (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com– Video Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang mengusir boatman di Pantai Ekas Buana menjadi sorotan dan memicu pro-kontra di berbagai kalangan. Banyak pihak menilai aksi bupati terkesan arogan, namun Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan reaksi spontan dan akumulasi kekecewaan pelaku wisata lokal yang merasa tersisihkan.
Muhammad Yusri menjelaskan bahwa polemik di Teluk Ekas ini perlu disikapi secara bijak oleh semua pihak. Ia menawarkan solusi kompromi yang menguntungkan semua pihak, yaitu dengan mengatur parkir perahu dari luar daerah di pinggir pantai, bukan di tengah laut.
“Dengan begitu, wisatawan bisa beristirahat dan berbelanja di warung warga. Bahkan lebih baik jika mereka menginap di penginapan lokal,” ujar Yusri dalam pernyataannya pada Kamis (19/6).
Ia menekankan bahwa skema ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak, wisatawan tetap nyaman berselancar, pemandu dari luar daerah tetap mendapatkan penghasilan, sementara warga lokal dan pemerintah daerah juga memperoleh keuntungan ekonomi.
Yusri juga meminta semua pihak untuk tidak memperkeruh masalah dan menyelesaikannya dengan kepala dingin.
“Kita harus menyelesaikan ini dengan kepala dingin,” tegasnya.
Menurut Yusri, dominasi boatman dari luar daerah, khususnya dari Lombok Tengah, telah mempersempit peluang warga lokal di Ekas. Para operator luar ini juga disebut lebih banyak membawa wisatawan, yang pada akhirnya memukul ekonomi lokal.
“Bupati tidak marah, beliau hanya membela warga yang terpinggirkan,” jelas Yusri, menanggapi tudingan kearoganan terhadap Bupati Warisin.
Situasi ini, lanjut Yusri, telah menyebabkan dampak serius pada perekonomian lokal, dengan hotel dan homestay yang sepi, tingkat hunian yang anjlok, serta UMKM yang kesulitan berkembang.
“Pemerintah tak boleh biarkan warga hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Menyikapi permasalahan ini, Ketua DPRD Lombok Timur mendesak adanya kolaborasi lintas daerah. Ia menyerukan Pemkab Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Pemprov NTB untuk duduk bersama dan segera merumuskan regulasi terpadu serta zonasi wisata perbatasan.
“Bupati tidak mengusir karena benci, tapi memperjuangkan kedaulatan ekonomi warga,” pungkas Yusri.
Sebelumnya, Bupati Warisin bersama jajaran OPD dan pelaku wisata telah turun langsung ke lokasi. Mereka menemukan sejumlah perahu dari luar Lombok Timur yang parkir di area surfing, memicu teguran dari Bupati.
“Kasih tahu teman-teman, jangan ke sini kalau tidak menginap di sekitar sini,” tegas Bupati kepada salah seorang operator luar, sebagaimana terekam dalam video yang viral.
Langkah Bupati ini, meskipun menuai pro-kontra, mendapatkan dukungan dari banyak pihak yang memahami pentingnya melindungi pelaku usaha lokal.
.jpg )
