 |
| Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama antara BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial.
Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, menekankan pentingnya peran Dinas Sosial dalam mengklasifikasikan warga yang layak menjadi peserta bantuan iuran (PBI).
"Kami berharap ke depan, bersama Dinsos, bisa menetapkan siapa yang seharusnya didaftarkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi, jangan sampai masyarakat baru mendaftar setelah sakit," ujar Mangisi usai menghadiri diskusi forum komunikasi dan kemitraan Provinsi NTB Tahap I.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat lebih proaktif menjadi peserta JKN, mengingat penghentian kepesertaan kerap berasal dari kebijakan pusat melalui Kementerian Sosial.
Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyebut bahwa evaluasi bersama tersebut berhasil mengidentifikasi berbagai keberhasilan dan kelemahan dalam pelaksanaan program JKN di daerah.
"Ada success story yang bisa kita tiru, seperti Disnakertrans NTB yang berhasil meraih Paritrana Award lewat peningkatan kepesertaan Jamsostek dari badan usaha. Ini bisa diadopsi untuk mendongkrak kepesertaan BPJS Kesehatan," ungkap Lalu Gita.
Ia juga meminta Dinas Sosial meningkatkan koordinasi agar potensi kerawanan sosial terkait layanan kesehatan bisa diantisipasi lebih awal. Selain itu, Pemda NTB juga telah mengundang organisasi profesi dan rumah sakit guna membahas kebutuhan dokter spesialis, rasio pelayanan, serta kesiapan fasilitas kesehatan ke depan.
"Harapannya, mulai tahun 2025 hingga 2026 dan seterusnya, pelayanan JKN di NTB bisa semakin optimal dan tepat sasaran," pungkasnya.
.jpg )
