 |
| Menu MBG: Lalu Hergi Rinaldi, Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi Lombok Timur Dapur 2 Sembalun. (Foto: Rosyidin/MP). |
Bertempat di Selong, pihak SPPG yang didampingi mitra kerja mengklarifikasi terkait pemberitaan disalah satu platform media online dan Facebook tentang beberapa keluhan para guru penerima manfaat MBG di Sembalun belum lama ini.
Kepala SPPG Lombok Timur Dapur 2 Sembalun, Lalu Hergi Rinaldi, S.P., secara terbuka membenarkan adanya sejumlah kendala di lapangan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi total.
Terkait menu yang dinilai monoton, Hergi menjelaskan bahwa regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sangat ketat membatasi jenis hidangan demi menjaga higienitas dan mencegah makanan rusak sebelum sampai ke tangan siswa.
"Menu-menu sekarang itu banyak dibatasi karena rentannya sampai di tangan siswa itu rusak. Salah satu contohnya adalah semua jenis mi, ikan laut, penggunaan cabai yang dikurangi, serta buah potong seperti semangka dan melon itu sekarang tidak boleh," ujar Lalu Hergi Rinaldi S.P., saat ditemui di Selong, Kamis (28/5) kemarin.
Ia juga meluruskan aturan mengenai pengolahan telur yang harus disajikan utuh (ceplok atau rebus) per siswa, sehingga variasi seperti omelet sayur belum diizinkan oleh pusat.
Mengenai keluhan menu khusus bagi siswa vegetarian yang sempat ramai, Hergi mengaku terjadi miskomunikasi di grup WhatsApp. Pihak sekolah dinilai tidak menyampaikan data spesifik mengenai jumlah dan kelas siswa yang tidak mengonsumsi protein hewani secara langsung kepada petugas SPPG.
"Komunikasi kami adalah pihak kepala sekolah tidak menyampaikan langsung ke kami berapa jumlah daripada siswa yang tidak memakan daging hewani atau vegetarian, dari kelas berapa saja. Karena kita tahu jenjang SD ada dua pembagian porsi, yaitu porsi kecil kelas 1–3 dan porsi besar kelas 4–6," jelasnya.
Hergi mengimbau agar ke depan, jika ada siswa yang memiliki alergi tertentu (seperti kedelai, tempe, udang) atau tidak bisa mengonsumsi nasi, pihak sekolah segera menyodorkan data by name by address (BNBA) agar menunya dapat diganti dengan alternatif lain seperti roti. Begitu pula dengan temuan buah salak yang rusak, Hergi menegaskan langsung menggantinya pada hari yang sama setelah mendapat laporan.
Selain masalah menu, SPPG Dapur 2 Sembalun saat ini menghadapi tantangan berat berupa kelebihan penerima manfaat (over capacity). Berdasarkan data per 29 Mei 2026, dapur ini melayani total 3.845 penerima manfaat, yang terdiri dari 3.026 siswa sekolah dan 819 sasaran Posyandu (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Padahal, regulasi BGN membatasi kuota maksimal 3.000 penerima manfaat per satu SPPG.
Tantangan ini diperparah oleh kondisi geografis Sembalun. SPPG 2 Sembalun harus melayani empat desa, yakni Desa Sembalun, Sembalun Timba Gading, Sembalun Lawang, dan Bilok Petung.
"Jarak tempuh dari SPPG ke Bilok Petung itu mencapai 12 kilometer, padahal aturan radius jangkauan dari BGN maksimal hanya 6 kilometer. Kami sudah laporkan kondisi over kapasitas ini ke pimpinan, namun demi menghindari kecemburuan sosial di masyarakat karena belum ada dapur baru yang siap, kami ditegaskan untuk tetap mendistribusikannya," urai Hergi sembari meminta maaf kepada pihak sekolah atas keterlambatan pengiriman yang kadang terjadi.
Hergi menambahkan, rencana operasional Dapur 3 Sembalun yang sedianya diproyeksikan berjalan sejak Januari 2026 untuk memecah beban distribusi, hingga kini belum rampung sepenuhnya karena kendala penyelesaian fisik bangunan yang bersebelahan dengan gudang pupuk. Meski begitu, progresnya saat ini telah mencapai sekitar 70 persen.
Untuk mengatasi sumbatan informasi ke depan, SPPG 2 Sembalun tengah mengoptimalkan pengisian aplikasi uji organoleptik dari BGN untuk mengukur kelayakan, kualitas, dan kecepatan menu secara real-time.
Pihaknya juga akan membentuk grup komunikasi khusus dengan guru pendamping (person in charge/PIC) di masing-masing sekolah agar keluhan dari lapangan bisa langsung direspons cepat tanpa harus menunggu kebijakan kepala sekolah.
Sementara itu, perwakilan mitra kerja SPPG Dapur 2 Sembalun, H. Minardi, turut menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan merespons konfirmasi awak media pada akhir pekan lalu. Ia berdalih saat itu tengah mempersiapkan kunjungan kerja Kepala SPPG wilayah NTB di Sembalun.
"Terkait teknis menu yang disajikan, itu memang bukan domain saya untuk menjawab. Namun yang perlu diketahui, sebelum makanan didistribusikan, kami dari pihak mitra dan SPPG selalu melakukan rapat bersama untuk menentukan dan memastikan kelayakan menu yang akan diberikan kepada penerima manfaat," pungkas H. Minardi.
Dengan adanya keluhan tersebut, komitmen bersama antara SPPG Lombok Timur Dapur 2 Sembalun dan para guru serta penerima manfaat untuk terus berkolaborasi, menjalin komunikasi yang transparan, dan mengawal kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis di kawasan lingkar Rinjani tersebut.
.jpg )
