Dana Publikasi Rp25 Miliar FORNAS NTB Jadi Sorotan, Media Merasa Dianaktirikan.

Rosyidin S
Jumat, Juli 25, 2025 | 08.56 WIB Last Updated 2025-07-25T00:58:51Z
Ilustrasi: Maskot Festival Olahraga Nasional 2025, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com – Perhelatan akbar Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menelan anggaran fantastis Rp25 miliar, kini diselimuti isu tak sedap terkait transparansi pengelolaan dan diskriminasi media.


Anggaran sebesar itu diduga tidak dialokasikan secara adil untuk publikasi, justru memunculkan praktik pilih kasih yang menyisihkan sebagian besar media lokal.


Awalnya, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) FORNAS VIII tahun 2025 yang bocor ke publik, memicu tanda tanya besar lantaran tidak secara eksplisit mencantumkan pos anggaran publikasi media.


Namun, setelah ditelisik lebih jauh, terungkap fakta yang lebih mencengangkan. Panitia pelaksana memang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah media, tetapi dengan daftar yang sangat terbatas dan proses seleksi yang kabarnya "digembok rapat-rapat".


Data yang beredar memperlihatkan beberapa nama media muncul berulang kali, bagai kaset rusak yang diputar terus-menerus. Di sisi lain, deretan media lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam peliputan olahraga di NTB justru tak dilirik sama sekali.


Kondisi ini sontak memicu dugaan kuat bahwa kerja sama publikasi dalam ajang FORNAS ini dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan media-media yang dianggap "aman" secara narasi.


"Monopoli Informasi, Bukan Publikasi!"


Direktur Lombok Global Institut (Logis) NTB, Fihiruddin, tak bisa menahan diri. Dalam wawancara eksklusif hari kemarin, Kamis (24/7), ia melontarkan kritik keras yang menghunjam pola kerja panitia FORNAS.


"Ini bukan hanya soal besar kecilnya anggaran untuk media. Ini soal keadilan akses dan keterlibatan yang seharusnya dibuka luas kepada semua media lokal yang punya kapasitas! Jangan sampai publikasi dijadikan alat pencitraan elite, bukan alat transparansi,” gertaknya, dengan nada geram.


Fihiruddin menegaskan bahwa FORNAS adalah agenda nasional yang dibiayai penuh oleh dana publik. Oleh karenanya, prinsip partisipasi dan keterbukaan adalah harga mati.


“Kalau panitia hanya bekerja sama dengan media yang itu-itu saja, lalu media lain dikerdilkan atau bahkan disingkirkan, ini preseden buruk! Media itu mitra publik, bukan alat kekuasaan,” kecamnya, menyoroti praktik yang ia sebut sebagai "monopoli informasi".


Lebih lanjut, Fihiruddin menyayangkan sikap panitia yang tak pernah membuka skema kerja sama secara transparan.


"Ini jelas melukai rasa keadilan insan pers di daerah. Padahal peran mereka sangat vital dalam membangun partisipasi masyarakat. Kalau pers tidak dilibatkan secara bermartabat, maka publik juga akan kehilangan akses informasi yang berimbang,” tuturnya dengan nada prihatin.


Media Lokal Terpinggirkan: "Pesta Rakyat Tapi Kami Hanya Penonton?"


Keluhan serupa juga datang dari para pewarta media lokal yang merasa diabaikan. Salah seorang wartawan dari media lokal di Mataram, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya.


“Kami selama ini aktif mengawal kegiatan olahraga di NTB, tapi ketika event nasional digelar, tidak ada ruang untuk kami! Tak ada koordinasi, tak ada kerja sama, bahkan tak ada informasi dasar!" ujarnya, dengan nada kesal.


Ia merasa FORNAS yang seharusnya menjadi pesta rakyat, justru terkesan eksklusif dan hanya menguntungkan segelintir kelompok.


Desakan Transparansi: Jangan Sampai FORNAS Tinggalkan "Luka Sosial"


Mengakhiri wawancaranya, Fihiruddin melayangkan pesan tegas. FORNAS adalah ajang nasional yang seharusnya mengedepankan semangat kolaboratif, bukan proyek eksklusif. Ia mendesak agar panitia segera membuka seluruh dokumen kerja sama secara transparan, termasuk rincian publikasi dan media partner.


“Ini bukan hanya soal uang. Ini soal cara memperlakukan publik dan media dengan adil dan setara. Jangan sampai FORNAS justru meninggalkan luka sosial di tengah masyarakat NTB,” pungkasnya, dengan nada penuh peringatan.


Masyarakat dan insan pers NTB kini menanti jawaban dari panitia FORNAS VIII 2025 terkait dugaan diskriminasi ini. Akankah transparansi benar-benar ditegakkan, ataukah kepentingan tersembunyi akan terus menggerogoti semangat kebersamaan dalam ajang olahraga nasional ini?

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Dana Publikasi Rp25 Miliar FORNAS NTB Jadi Sorotan, Media Merasa Dianaktirikan.

Trending Now