 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani saat ditemui awak media. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, akrab disapa H. Iron menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelayanan kesehatan di wilayahnya, khususnya terkait penanganan pasien BPJS Kesehatan.
Dalam pernyataannya, Bupati Warisin menegaskan bahwa fasilitas kesehatan, baik Puskesmas, klinik, maupun rumah sakit, harus memberikan pelayanan maksimal dan tidak boleh menolak pasien dengan alasan ketiadaan obat atau kelengkapan administrasi.
H. Iron mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya aduan masyarakat terkait penolakan atau pelayanan yang kurang optimal terhadap pasien BPJS.
"Terlalu banyak aduan-aduan dari masyarakat, termasuk salah satunya adalah ada pasien datang, pasien BPJS, kemudian perawatnya tidak menolak tapi dia katakan obatnya habis dan sebagainya. Kan enggak boleh bilang obat habis dan sebagainya ya, karena banyak peserta ini kan memang sudah bawa uang dia, tapi uangnya itu ada di BPJS," tegas H. Iron, saat ditemui awak media, Selasa (15/7).
Ia menekankan pentingnya pemahaman bagi para tenaga kesehatan bahwa meskipun peserta BPJS itu gratis, pemerintah telah membayarkan iuran mereka.
"Ketika peserta BPJS berobatnya gratis, masyarakatnya gratis itu dibayarkan oleh pemerintah itu kan, jadi ada uangnya juga itu," imbuhnya, menyerukan kesadaran dan peningkatan kualitas pelayanan.
Fasilitas Lengkap dan Sambutan Ramah Jadi Prioritas
Lebih lanjut, H. Iron mengingatkan fasilitas kesehatan untuk selalu melengkapi ketersediaan obat dan memberikan pelayanan dengan keramahan.
"Diberikan fasilitas yang sesuai, tidak boleh dikatakan tidak ada obat di situ ya. Kemudian pasien dan keluarganya juga diterima dengan senyuman, salam, dan sapa," ujarnya.
Ia juga membuka opsi bagi masyarakat untuk memilih layanan kesehatan di swasta jika merasa pelayanan di fasilitas pemerintah kurang memuaskan.
"Silahkan masyarakat juga berobat ke swasta, swasta juga lengkap fasilitas-fasilitasnya. Jadi masyarakat yang menilai mau masuk ke Puskesmas untuk merawat dirinya atau mau masuk ke klinik, bebas ya, bebas masyarakat memilih," kata Bupati.
Prioritaskan Penanganan Pasien, Administrasi Menyusul
Salah satu poin penting yang digarisbawahi Bupati adalah bahwa pelayanan pasien harus menjadi prioritas utama, bahkan jika ada kendala administrasi. Ia mencontohkan kasus pasien yang tidak membawa KTP.
"Misal ada pasien, dia tidak bawa KTP-nya, ya silakan ambil KTP-nya tapi tetap diterima dulu. Administrasi dan kelengkapan lainnya menyusul, jangan diabaikan atau pasiennya ditelantarkan," jelasnya.
Bahkan, bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, Bupati menginstruksikan agar segera didaftarkan.
"Jika ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS segara daftarkan, tentunya dilengkapi dengan surat-surat dari desa apa yang dipersyaratkan," tegasnya, namun tetap menggarisbawahi bahwa pelayanan adalah yang utama.
Bupati juga menyoroti kasus di mana masyarakat harus berulang kali mengurus dokumen di berbagai tempat. Ia berharap dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP), kendala tersebut dapat diatasi.
"Kehadiran Mall Pelayanan Publik BPJS ini untuk mengantisipasi kendala yang selama ini, silahkan masyarakat kulsultasi disana apa yang jadi keluhannya," katanya.
"Kuncinya sekarang ada di Puskesmas, ada di klinik, ada di rumah sakit, tidak ada alasan lagi menelantarkan pasian," tegasnya.
Bupati berharap dengan adanya KTP, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perlu bolak balik dan mencari-cari persyaratan lagi.
"Kalau sudah ada KTP, riil untuk semuanya enggak perlu cari yang lain ya, kecuali masyarakat tidak aktif. Itu segera dilakukan pengaktifan BPJS-nya ya," pungkas Bupati.
.jpg )
