![]() |
Demo: Masa aksi saat geruduk Kantor Bupati Lombok Timur, (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, pada Kamis (14/8) kemarin.
Mereka menuntut transparansi pemerintah daerah terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap memberatkan masyarakat.
Aksi yang dimulai pukul 10.30 WITA ini diwarnai dengan teriakan kekecewaan massa yang merasa kebijakan pemerintah tidak pro-rakyat. Salah satu orator aksi, Yogi Setiawan, mengungkapkan bahwa kenaikan PBB-P2 terjadi setiap tahun.
"Sejauh ini hasil kajian kami, dibandingkan tahun 2024, tarif PBB-P2 memang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya," ujar Yogi.
Menurut Yogi, kenaikan ini sangat memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ia mencontohkan temuan di lapangan, di mana warga yang sebelumnya hanya membayar puluhan ribu rupiah kini harus merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah.
"Dari hasil temuan kami, beberapa sampel di salah satu kecamatan di Lombok Timur mengaku, dulu hanya membayar puluhan ribu, tetapi saat ini mereka harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah," tambahnya.
Massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur untuk mengelola pajak secara akuntabel dan transparan. Jika tidak ada respons, mereka mengancam akan kembali dengan massa yang lebih banyak, mencontoh aksi serupa yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
"Kalau ada yang kami dengar adanya penyelewengan dari pajak tersebut, maka kami akan melakukan aksi kembali," tegas Yogi.
Kekecewaan massa semakin memuncak karena tak satu pun pejabat Pemkab Lombok Timur menemui mereka hingga aksi berakhir. Hal ini membuat massa aksi merasa aspirasi mereka tidak didengarkan.
Selain masalah pajak, para demonstran juga menyoroti isu-isu krusial lainnya di Lombok Timur, termasuk dugaan kasus korupsi dan maraknya tambang galian C ilegal. Mereka mendesak agar Pemkab mengambil tindakan tegas.