 |
| Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat menjelaskan pagu anggaran tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, (Foto: Istimewa/MP). |
Jakarta, MANDALIKAPOST.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menetapkan pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (15/09) kemarin.
Anggaran ini akan difokuskan untuk meningkatkan layanan publik dan menjalankan program-program prioritas pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa pagu anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga program utama.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” ujarnya.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk gaji, tunjangan, dan dukungan bagi 527 satuan kerja di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Rp3,023 triliun akan digunakan untuk kegiatan non-operasional yang mencakup program-program strategis.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” jelas Menteri Nusron.
Selain penetapan pagu anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,289 triliun pada tahun 2026.
Target ini mengalami peningkatan sebesar 9,12% atau sekitar Rp300 miliar dari tahun sebelumnya, dengan PNBP didominasi dari layanan fungsional.
Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, Menteri Nusron menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif.
Ia menegaskan komitmen kementerian untuk menggunakan anggaran secara akuntabel dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI,” kata Menteri Nusron, seraya mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI.
RDP ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta para pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.
.jpg )
