 |
| Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI terkait kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026. |
Jakarta, MANDALIKAPOST.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09) kemarin, Ossy Dermawan menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini akan berfokus pada perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) demi memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Wamen Ossy Dermawan menjelaskan bahwa sekitar 80% tugas kementeriannya berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, prioritas utama alokasi anggaran 2026 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah.” ujarnya.
Dengan 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia, Wamen Ossy menekankan pentingnya proses pelayanan yang mudah namun tetap akurat.
“Proses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” tegasnya.
Selain itu, Wamen Ossy menyoroti pentingnya pembenahan SDM melalui rotasi penugasan pegawai.
“Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel agar mereka mendapatkan pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” imbuhnya.
Dalam RDP tersebut, salah satu program yang menjadi sorotan Komisi II DPR RI adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy Dermawan memaparkan dinamika program prioritas ini, di mana target sertifikasi tanah sempat turun pada tahun 2025 namun kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah untuk tahun 2026 berkat dukungan DPR.
Wamen Ossy mengungkapkan bahwa meskipun telah mencapai kemajuan signifikan sejak diluncurkan pada 2016, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi.
“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun demikian, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan rumah sekitar 25% yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa percepatan PTSL sangat krusial dalam mencegah sengketa dan konflik pertanahan di masa depan. Sebagai penutup, Wamen Ossy menyampaikan harapan agar pengawasan dan dukungan Komisi II DPR RI terus berlanjut.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL ini agar pelaksanaannya semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
.jpg )
