 |
| Kanit UPTD PPA Lombok Timur, Yuliana saat memberikan pendampingan kepada ketiga siswi yang lagi viral, (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com - Tiga siswi SMPN 1 Terara, Kecamatan Sikur, Lombok Timur (Lotim), membuat heboh jagat maya setelah video yang menampilkan mereka mengkritik makanan bergizi gratis dengan pernyataan yang dianggap tidak sopan menjadi viral.
Kasus kontroversial ini segera mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lombok Timur dan Kepolisian Sektor Sikur.
Penanganan kasus ini difokuskan pada perlindungan hak-hak anak dan kondisi psikologis ketiga siswi.
Kanit UPTD PPA Lombok Timur, Yuliana, dengan tegas menyatakan bahwa fokus utama lembaganya adalah pendampingan psikologis. Ia memandang siswi-siswi tersebut tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban lingkungan dan media sosial.
"Kami hanya lebih sifatnya kepada pendampingan," ujar Yuliana, saat ditemui awak media di sekolah tersebut, Jumat (10/10).
"Sebenarnya mereka korban juga gitu, korban dari lingkungan dan dari media sosial juga, jadi kita tidak boleh menghakimi mereka sebagai pelaku. Justru mereka adalah korban," imbuhnya.
Hasil asesmen psikologis menunjukkan bahwa ketiga siswi tersebut mengalami tekanan psikologis akibat berita viral di media sosial, namun kondisinya tidak sampai mengalami trauma berat.
UPTD PPA Lotim juga mengungkapkan fakta latar belakang keluarga siswi yang tergolong tidak utuh (broken home). Salah satu siswi adalah yatim dan tinggal bersama kakek neneknya, sementara dua lainnya memiliki orang tua yang berpisah.
"Artinya ketiga anak itu tidak ada yang utuh kedua orangtuanya," jelas Yuliana, yang menduga kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong mereka mencari perhatian.
Fakta lain terungkap bahwa video tersebut mulanya dibuat sebagai konten "seru-seruan" dan hanya diunggah di status WhatsApp pribadi. Video menyebar luas dan viral di Facebook setelah disebarkan oleh pihak luar.
Yuliana juga menekankan pentingnya sekolah tidak memberikan sanksi yang melanggar hak anak, seperti mengeluarkan mereka dari sekolah, atau sanksi yang bersifat kekerasan. Ia menyarankan sanksi sebaiknya berupa sambutan dan motivasi.
Menyikapi viralnya kasus ini, Kepala SMP Negeri 1 Terara, Moh. Zaini, S.Pd., menghadapi dilema antara menegakkan tata tertib sekolah dan melindungi siswi dari reaksi negatif 1.145 siswa lainnya yang mengaku sangat kecewa.
Untuk mencegah potensi perundungan (bullying), pihak sekolah mempertimbangkan opsi pemindahan sekolah bagi ketiga siswi tersebut.
"Kemungkinan kita carikan sekolah lain untuk mereka, mengingat kondisi mereka saat ini," kata Zaini.
Pihak sekolah akan berdiskusi dengan komite, orang tua, dan kepala lingkungan/desa untuk mengambil keputusan ini agar anak-anak tersebut tidak menjadi korban perundungan teman-temannya.
Zaini juga mengakui adanya kelalaian (kecolongan) terkait aturan larangan membawa ponsel di lingkungan sekolah, yang akan dievaluasi lebih lanjut.
Di sisi lain, Kapolsek Sikur, IPTU Saiful Hadi, memastikan bahwa pihak kepolisian telah mengambil langkah cepat (jemput bola) dan memulai penyelidikan, meskipun belum ada laporan resmi. Fokus penyelidikan adalah pihak yang menyebarkan video karena siswi-siswi tersebut dianggap sebagai korban.
"Anak-anak ini korban ya, termasuk korban karena dia tidak menyebarkan, ada orang lain yang menyebarkan," tegasnya. Pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti potensi unsur pidana terkait penyebaran video tersebut.
Sebagai upaya penanganan dan menunjukkan kasus ini sudah tertangani, ketiga siswi telah diminta membuat video permintaan maaf.
.jpg )
