 |
| Kadis DP3KB Lombok Timur, H. Ahmad, ? Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memasang target ambisius untuk menjadikan seluruh sekolah di tingkat SMP, SMA, dan SMK sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) paling lambat pada awal tahun 2026. Langkah ini merupakan upaya strategis jangka panjang daerah tersebut dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, H. Ahmad, menjelaskan bahwa percepatan program SSK ini adalah tindak lanjut dari prestasi yang telah diraih daerah, setelah SMPN 1 Masbagik Lombok Timur berhasil meraih juara pertama tingkat regional dalam ajang SSK.
"Kita tindak lanjuti dari capaian kemarin. SMPN 1 Masbagik berhasil menjadi juara satu regional. Sekarang kita memanggil lagi sembilan sekolah untuk menjadi sekolah siaga kependudukan," ujar H. Ahmad kepada wartawan, Jumat (10/10) kemarin.
Program SSK memiliki misi yang lebih luas daripada sekadar menghitung jumlah penduduk. Di sekolah-sekolah yang berstatus SSK, para guru akan dilatih sebagai "guru siaga kependudukan" yang bertugas memberikan edukasi komprehensif kepada siswa. Materi yang diajarkan mencakup pentingnya memahami isu-isu kependudukan sejak dini, termasuk isu-isu sosial.
"Di Sekolah Siaga Kependudukan ini bukan hanya berbicara tentang jumlah penduduk, tapi juga bagaimana mengedukasi anak-anak agar tidak putus sekolah, tidak menikah dini, dan memiliki kesadaran terhadap dinamika kependudukan di lingkungannya," jelas H. Ahmad.
Program ini juga bertujuan agar peserta didik memahami kondisi pertumbuhan penduduk, baik di tingkat lokal, nasional, hingga global, sehingga mereka memiliki kepedulian terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh kepadatan penduduk.
Hingga saat ini, dari sekitar 200 sekolah tingkat menengah di Lombok Timur, baru 10 sekolah yang telah berstatus SSK. Pemerintah daerah sangat optimis dapat mencapai target tersebut untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi.
H. Ahmad menekankan bahwa kesiapan generasi muda adalah kunci agar bonus demografi dapat menjadi peluang, bukan malah menjadi beban.
"Bonus demografi harus menjadi peluang, bukan beban. Karena kalau tidak disiapkan, ketika nanti sudah lansia bisa jadi beban keluarga dan negara," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan kependudukan sejak dini di sekolah menjadi langkah antisipasi utama. "Itu yang kita antisipasi melalui pendidikan sejak dini di sekolah," pungkas H. Ahmad, seraya menegaskan target deklarasi SSK untuk seluruh sekolah akan dilakukan paling lambat pada awal tahun 2026.
.jpg )
