 |
MANDALIKAPOST.com– Aktivis politik sekaligus Ketua PUSAKA NTB, Puspawan Annuri, SH, menyampaikan penegasan sikap terkait isu dugaan pergeseran dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa kritik yang berkembang tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau mengganggu stabilitas daerah, terutama menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Dalam keterangannya, Puspawan menyatakan bahwa perhatian dan kritik publik terhadap pengelolaan anggaran daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, aspirasi kritis tersebut harus dipahami sebagai masukan korektif dan konstruktif guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kritik yang disampaikan tidak bertujuan menciptakan keresahan, apalagi melemahkan legitimasi pemerintah daerah. Ini adalah bagian dari kontrol sosial yang sehat,” ujar Puspawan, Senin 22 Desember 2025.
Ia menekankan bahwa tidak ada niat untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di NTB, terlebih menjelang momentum keagamaan dan pergantian tahun yang membutuhkan suasana aman, tenang, dan penuh kebersamaan.
Puspawan mengajak semua pihak agar menyikapi perbedaan pandangan terhadap kebijakan publik secara dewasa dan proporsional.
Ia mengingatkan agar isu yang berkembang tidak dibesar-besarkan atau disimpulkan secara tergesa-gesa, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
“Pengelolaan isu yang bijak akan mencegah eskalasi polemik berkepanjangan yang bisa berdampak pada hubungan sosial dan rasa aman warga,” kata Puspawan.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Puspawan menilai bahwa menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas daerah merupakan tanggung jawab bersama.
Ia mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk saling menghormati perbedaan pandangan dan mengedepankan komunikasi yang sehat.
Sebagai lembaga swadaya masyarakat, PUSAKA NTB, lanjut Puspawan, akan terus menjalankan fungsi advokasi kebijakan dan pengawasan publik secara objektif dan berimbang.
"Setiap masukan yang disampaikan akan tetap berbasis data, etika, dan semangat membangun, tanpa menciptakan kegaduhan yang mengganggu ketertiban umum," tutur Puspawan
Dengan sikap terbuka tersebut, Puspawan berharap situasi sosial politik dan jalannya pemerintahan di Provinsi NTB tetap kondusif.
Ia juga berharap isu dugaan pergeseran dana BTT tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan, sehingga masyarakat NTB dapat menyambut akhir tahun dengan rasa aman, damai, dan penuh kebersamaan.
.jpg )
