 |
| Mobil Listrik ( Ist/ Antara Foto) |
MANDALIKAPOST.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana menyewa mobil listrik sebagai kendaraan dinas untuk seluruh Organisasi Perangkat Derah (OPD) pada tahun 2026.
Rencana tersebut sebagai upaya efisiensi Pemprov NTB menekan biaya pemeliharaan kendaraan dinas pertahanan yang mencapai Rp 19 miliar.
Ditambah rata-rata belanja modal pengadaan mobil baru pertahun antara Rp 9 hingga 14 miliar pertahun. "Artinya kisaran Rp 28 hingga 33 miliar harus kita siapkan untuk operasional mobil dinas per tahun," kata Kepala Dinas Kominfo, Yusron Hadi, Senin 1/12.
Dia menuturkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 NTB sedang menghadapi tekanan karena berkurangnya pos dana transfer ke daerah, sehingga Pemprov harus mencari kiat dan upaya agar APBD tetap survive untuk meraih target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah ini lanjutnya sebagai penghematan di sektor belanja operasional termasuk pemeliharaan kendaraan dinas telah lama menjadi catatan evaluasi APBD.
"Jadi dipastikan bisa menghemat miliaran yang bisa di optimalkan untum membiayai program strategis dan unggulan," tuturnya.
Selanjutnya, untuk memperbaiki tata kelola kendaraan dinas. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ingin menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK bertahun-tahun mengenai buruknya tata kelola randis ini.
Dengan kebijakan sewa tersebut, maka kendaraan dinas lama sebagian besar akan dihapus melalui mekanisme yang sesuai aturan. Selain menghasilkan pendapatan juga menyelesaikan rekomendasi BPK.
"Penggunaan mobil listrik selain menghemat, perbaikan tata kelola juga kita menunjukkan keberpihakan NTB mendukung program blue energy yang ramah lingkungan, Jadi semua kebijakan ini dijalankan dengan penuh perhitungan," imbuhnya.
.jpg )
