 |
| Puluhan honorer yang terdaftar dalam 518 honorer yang tidak diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu NTB mengirim karangan bunga di depan Kantor Gubernur NTB pada Senin, 1 Desember 2025. |
MANDALIKAPOST.com - Puluhan honorer yang terdaftar dalam 518 honorer yang tidak diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu NTB mengirim karangan bunga di depan Kantor Gubernur NTB pada Senin, 1 Desember 2025. Karangan bunga itu sebagai protes mereka atas tidak adanya kejelasan nasib dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Koordinator aliansi 518 honorer NTB, Irfan mengatakan, kedatangannya bersama iringan karangan bunga Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal sebagai upaya agar pimpinan bisa mendengar keluhan mereka.
“Kami sangat kecewa dengan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana di paripurna yang disampaikan hari jumat. Sampai dengan finalisasinya, pembahasan 518 hilang dari paripurna, yang berujung tidak dialokasikan ke APBD,” ujarnya.
Kedatangan sejumlah honorer yang tidak terakomodir dalam PPPK Paruh Waktu NTB itu menuntut Gubernur Iqbal untuk membalas surat permintaan audiensi mereka. Mereka, lanjutnya hanya menuntut kejelasan, meminta secara nyata gubernur mengatakan apakah mereka akan dilanjutkan sebagai tenaga kontrak, atau berhenti di tahun ini.
“Maka hari ini kita hadir. Jawab surat kami untuk audiensi, bicara dengan kami, kalau memang kami di PHK bicara dengan kami, sampaikan kepada kami, beri kami kepastian,” tuntutnya.
Aliansi 518 honorer, lanjutnya hanya ingin mendengar secara jelas keputusan gubernur soal kejelasan kontrak mereka. Jika harus di PHK, mereka siap menerima. Walau begitu, pihaknya berharap ada pertimbangan untuk menyelamatkan nasib setengah juta honorer itu.
“Kalau kami memang di PHK ucapkan itu biar kami berkemas dan pulang. Sekalipun kami berharap PHK itu tidak ada . Kami berharap ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan jasa terhadap orang-orang yang lama mengabdi ini,” lanjutnya.
Irfan mengatakan, 518 honorer yang tidak terdata dalam database BKN itu sudah lama mengabdi. Sebagian besar dari mereka sudah 4 tahun mengabdikan diri untuk daerah. Ada juga yang bekerja sudah belasan tahun, namun tidak masuk kategori untuk didaftarkan PPPK Paruh Waktu NTB.
Di samping menuntut audiensi, mereka juga mempertanyakan visi-misi Iqbal-Dinda, NTB Makmur Mendunia sekaligus salah satu program prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem. Dibanding makmur, di akhir tahun pemerintah dinilai malah menambah jumlah pengangguran, hal ini bertolak belakang dengan program prioritas tersebut.
“Ketika 518 honorer ini di PHK. Dampaknya bukan hanya pada sudut pandang honorer tersebut, tetapi keluarganya. Tidak sejalan dengan visi gubernur pengentasan kemiskinan ekstrem,” tandasnya
.jpg )
