 |
| Jalan: Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, H. Achmad Dewanto Hadi saat ditemui awak media, (Foto: Rosyidin/MP). |
Anggaran yang tergolong minim ini berdampak langsung pada kualitas infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim mencatat adanya penurunan signifikan pada tingkat kemantapan jalan kabupaten, dari yang sebelumnya mencapai 72 persen, kini merosot ke angka 65 persen.
Kepala Dinas PUPR Lotim, H. Achmad Dewanto Hadi, menjelaskan bahwa dengan dana Rp5 miliar, pihaknya harus memutar otak untuk mengelola total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.218 kilometer. Menurutnya, anggaran tersebut hanya cukup untuk pemeliharaan bersifat darurat.
“Kualifikasi pemeliharaan yang bisa kita lakukan hanya pemeliharaan ringan di mana pun berada. Ruas jalan yang rusak tidak mampu menyentuh semua,” ujar Dewanto kepada awak media, Selasa (20/1) dua hari yang lalu.
Penurunan tingkat kemantapan jalan ini bukan tanpa alasan. Dewanto mengungkapkan bahwa salah satu faktor utamanya adalah nihilnya kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir.
“Penurunan ini salah satunya akibat Lotim tidak pernah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2023. Akibatnya, kemantapan jalan yang semula 72 persen kini turun menjadi 65 persen,” ungkapnya.
Padahal, sebelumnya Pemkab Lotim sempat berhasil mendongkrak kualitas jalan melalui skema pekerjaan tahun jamak (multiyears) senilai Rp250 miliar. Proyek tersebut berhasil membangun 59 ruas jalan dengan total panjang 165 kilometer yang sempat membuat tingkat kemantapan jalan berada di posisi optimal.
Meski APBD Lotim masih tercekik, titik terang mulai terlihat di tahun ini. Lombok Timur menjadi satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kembali mendapatkan kepercayaan pusat untuk mengelola DAK bidang jalan.
“Kabar baiknya, mulai tahun 2026 Lotim menjadi satu-satunya daerah di NTB yang mendapatkan DAK bidang jalan senilai Rp7 miliar,” tambah Dewanto.
Dana segar dari pusat tersebut rencananya akan diprioritaskan untuk peningkatan dua jalur krusial, yakni ruas Lenek–Pengadangan serta ruas Kedondong–Masbagik. Selain itu, pihaknya tengah mengusulkan lima ruas jalan lingkar, mulai dari Paokmotong hingga Praubanyar agar mendapatkan dukungan dana serupa.
Pemerintah Kabupaten berharap, meski keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama, kolaborasi dengan pemerintah pusat ini dapat perlahan mengembalikan tingkat kemantapan jalan di Bumi Gora menjadi lebih baik demi kenyamanan mobilitas masyarakat.
.jpg )
