 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal |
MANDALIKAPOST.com— Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai langkah awal pembenahan tata kelola pemerintahan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut LHP BPK sebagai cermin yang menggambarkan kondisi riil tata kelola yang selama ini berjalan. Menurutnya, LHP menjadi pintu masuk (entry point) untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Bagi kita, LHP itu adalah cermin. Itulah wajah kita yang sebenarnya. Dari sanalah kita masuk untuk melakukan pembenahan tata kelola,” ujar Gubernur Iqbal Usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2025 di Kantor Gubernur NTB.
Terkait temuan perizinan, Gubernur mengakui jumlah persoalan yang ditemukan jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Selama ini, pemerintah hanya mengetahui beberapa kasus, namun setelah dilakukan peninjauan ulang, persoalan yang muncul ternyata cukup kompleks.
“Banyak sekali. Kita tahu ada masalah, tapi detailnya hanya beberapa kasus. Setelah direview, ternyata jauh lebih banyak dari yang saya perkirakan. Ya, kita benahi pelan-pelan,” katanya.
Meski demikian, Gubernur menegaskan temuan BPK tersebut tidak memengaruhi kebijakan perizinan ke depan. Ia menegaskan, bahkan sebelum adanya temuan BPK, Pemprov NTB telah memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat pengawasan.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov NTB menambah alokasi anggaran pengawasan pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya, khususnya di sektor lingkungan hidup dan energi serta sumber daya mineral (ESDM). Selama ini, anggaran pengawasan dinilai sangat minim, padahal persoalan terbesar justru berada di sektor tersebut.
“Kita tambahkan anggaran pengawasan karena selama ini paling kecil, padahal masalah kita ada di sana,” tegasnya.
Selain penguatan anggaran, Gubernur juga memberikan perhatian khusus kepada Polisi Hutan (Polhut) dengan memberikan penghargaan berupa umrah sebagai bentuk pengakuan dan dorongan moril atas peran strategis mereka dalam menjaga kelestarian NTB.
“Saya ingin mereka tahu bahwa keberadaan mereka kita akui dan kita anggap penting untuk kelangsungan NTB ke depan,” ujarnya.
Sementara mengenai target waktu pembenahan, Gubernur menegaskan bahwa reformasi tata kelola merupakan proses tanpa akhir.
“Pembenahan itu tidak akan pernah selesai. Ini never ending story. Kalau standarnya kita naikkan, maka proses pembenahan juga ikut naik,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Ia juga menyinggung kondisi tata kelola Bank NTB yang dinilainya masih jauh dari prinsip good corporate governance. Menurutnya, persoalan mendasar terletak pada lemahnya manajemen risiko dan sistem pengelolaan.
“Saya tidak ingin bicara kasus per kasus. Persoalan dasarnya adalah tata kelola Bank NTB yang masih sangat jauh dari good corporate governance,” ujarnya.
Ia mencontohkan lemahnya manajemen risiko terlihat dari pemberian kredit bernilai besar tanpa perhitungan matang. Bahkan terdapat pinjaman di atas Rp300 miliar, sementara laba bank hanya sekitar Rp200 miliar per tahun.
“Kalau satu kredit besar itu macet, habis keuntungan satu tahun. Itu artinya manajemen risiko tidak berjalan. Padahal manajemen risiko dan manajemen yang baik adalah bagian penting dari sistem tata kelola yang sehat,” pungkasnya.
.jpg )
