 |
| MBG: HM. Dr. Juaini Taofik, Ketua satgas makanan bergizi geratis Lombok Timur, (Foto: Rosyidin/MP). |
Ketua Satgas MBG Lombok Timur, Dr. HM Juaini Taofik, menekankan pentingnya komunikasi yang lebih efektif antara penyedia jasa (SPPI/Mitra) dengan potensi lokal. Ia menyoroti adanya kendala teknis terkait preferensi bahan baku yang selama ini dianggap menjadi penghalang terserapnya produk UMKM.
"Kita sudah mulai merasakan pengakuan dari penyedia yang ada dalam SPPG soal kesulitan bahan baku. Mereka berniat mengambil hasil UMKM dan buah lokal kita, tetapi ada persoalan selera. Katanya harus apel, padahal dengan buah pisang juga bisa. Nilai gizinya mungkin sama," ujar Dr. Juaini Taofik saat ditemui usai pertemuan bersama DPRD Lombok Timur belum lama ini.
Menjelang momen tertentu seperti bulan puasa, Dr. Juaini mendorong agar kebutuhan pangan tambahan seperti kue kering tidak lagi didatangkan dari luar daerah. Ia meminta Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan mendampingi UMKM di wilayah seperti Kelayu dan Masbagik agar mampu memproduksi pangan yang memenuhi standar gizi MBG.
"Di MBG itu pendekatannya nilai gizi, bukan nilai rupiah. Kita dorong Dinas Perindustrian dan Kesehatan membuat kue kering lokal yang gizinya setara dengan produk pabrikan yang harus kita beli dari luar. Ini agar dampak ekonominya betul-betul dirasakan masyarakat kita," tegasnya.
Selain urusan perut dan ekonomi, Satgas MBG juga menaruh perhatian serius pada aspek kesehatan dan legalitas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari 213 unit layanan, masih terdapat dapur yang belum mengantongi izin Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS).
"Untuk menjamin kesehatan penerima manfaat, sebaiknya hanya dapur yang sudah terbit izin SLHS-nya yang beroperasi. Ada dapur yang sudah berjalan tapi belum mengurus ini, itulah yang kita dorong supaya dari sisi akuntabilitas kita dapatkan," tambahnya.
Untuk membantu operasional penyedia, pemerintah daerah juga akan menyuplai data harga komoditas harian dari Dinas Perdagangan sebagai pembanding. Hal ini bertujuan agar para penyedia jasa tidak kesulitan menentukan harga pasar dan tetap bisa menyerap hasil tani lokal seperti cabai dan bawang merah.
Data menunjukkan bahwa program MBG berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani di Lombok Timur. Dr. Juaini mengungkapkan adanya kenaikan signifikan pada Nilai Tukar Petani (NTP).
"Nilai tukar hasil pertanian 2024 itu sekitar 123%, dan di 2025 yang dirilis BPS sudah menjadi 138%. Ada peningkatan 14%. Artinya, nilai jual petani dibandingkan pengeluarannya semakin menguntungkan, sementara inflasi kita masih terjaga di angka 3 persen, masih dalam batas toleransi," jelasnya.
Menutup keterangannya, Dr. Juaini menyatakan bahwa Satgas MBG akan disempurnakan pada tahun 2026 dengan melibatkan lebih banyak komponen aktor, termasuk penguatan peran Puskesmas untuk pengawasan lapangan. Pemerintah daerah juga berencana membangun green house untuk komoditas strategis seperti cabai dan bawang merah guna menjaga stabilitas pasokan.
"Kata kuncinya adalah kepatuhan para pelaksana. Dengan jenjang komando yang baik di dalam MBG ini, tujuan utamanya adalah dampak ekonomi daerah yang nyata," pungkasnya.
.jpg )
