 |
| Rapat evaluasi satu tahun berjalannya progam Makan Bergizi Geratis di Lombok Timur, (Foto: Rosyidin/MP). |
Mulai dari masalah koordinasi antar-lembaga, ketidaksinkronan data penerima manfaat, hingga konflik internal antara Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mitra menjadi sorotan tajam dalam rapat koordinasi yang digelar bersama jajaran DPRD, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Satgas MBG, Senin (19/01).
Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. Muhammad Juaini Taofik mengakui bahwa selama tahun 2025, pelaksanaan program masih terhambat oleh birokrasi yang panjang. Ia mendorong adanya pendelegasian wewenang agar masalah di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat di tingkat daerah.
"Kita ingin agar delegasi pengambilan keputusan bisa di level bawah. Jika masalahnya hanya di kabupaten, maka komunikasi antara Satgas Kabupaten dengan Korwil bisa langsung dieksekusi tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang ke pusat," ujar Ketua Satgas.
Persoalan paling krusial yang mencuat adalah perbedaan data antara instansi pemerintah dengan fakta di lapangan. Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Nurhasanah S.Kep menyoroti banyaknya ketidaksesuaian jumlah siswa penerima manfaat yang dilaporkan oleh UPTD dan dinas terkait.
"Data tidak pernah sinkron. Ada SPPG/SPPI yang meminta data ke UPTD sekian, tapi realita di lapangan jauh lebih banyak. Bahkan di data DP2KB misal hanya tercatat 25 orang, padahal setelah dicek ke kader Posyandu jumlahnya berkali-kali lipat. Bagaimana kita mau menentukan target kalau datanya saja belum clear?" tegasnya.
Anggota DPRD lainnya menyampaikan keprihatinan terkait kesejahteraan tenaga honorer dan relawan yang terlibat dalam program ini. Muncul perbandingan yang mencolok antara fasilitas yang didapatkan oleh personil SPPG dengan tenaga lokal atau relawan.
Selain itu, masalah operasional seperti keterlambatan pembayaran dapur hingga distribusi makanan saat hari libur sekolah juga menjadi catatan merah.
"Ini dilematis bagi kita. Jangan sampai fasilitas relawan tidak pasti, sementara kita menuntut program berjalan mulus. Ada juga kasus di mana saat anak sekolah mereka tidak dapat makan karena alasan dana, tapi saat libur justru diberikan. Ini persoalan berat yang harus diperbaiki," ungkap salah satu Anggota Dewan, dalam rapat evaluasi tersebut.
Di sisi lain, hubungan kerja antara Kepala SPPI dan Mitra juga dilaporkan sering mengalami gesekan. Banyak Mitra yang merasa tidak diberikan wewenang proporsional, padahal mereka adalah pihak yang paling memahami karakter masyarakat dan kondisi lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Korwil MBG Lombok Timur, Agamawan menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja keras memantau ratusan titik SPPI meskipun terbatas secara personil dan infrastruktur.
"Kami sehari bisa mengecek sampai 6 titik dari ujung timur ke barat. Kami berharap ke depan ada kantor atau sekretariat bersama di kabupaten agar koordinasi lebih intens dan kendala di lapangan bisa segera dilaporkan melalui satu pintu," kata Korwil MBG.
Sebagai solusi, rapat tersebut merekomendasikan pembentukan Lembaga atau Wadah Koordinasi Kabupaten yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk TNI (Dandim), Polri (Kapolsek), tokoh masyarakat, LSM, hingga media massa.
Hal ini bertujuan agar pengawasan dilakukan secara transparan dan tidak ada penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat.
DPRD berharap pada tahun 2026, program MBG di Lombok Timur yang mengelola anggaran triliunan rupiah ini dapat berjalan 100% tanpa kendala administratif.
"MBG ini adalah hadiah luar biasa untuk ekonomi kita. Jika koordinasinya baik, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kita tidak ingin program mulia ini terhambat hanya karena ego sektoral atau data yang amburadul," tutup pimpinan rapat, Muhammad Yusri
.jpg )
