![]() |
| Miris: Saat Tim Pimpinan Anak Cabang dan Korcam Partai Gerindra Kecamatan Suela memberikan santunan dan melihat langsung kondisi rumah inaq Suliati, (Foto: Istimewa/MP). |
Dinding rumahnya hanya berupa anyaman bambu (bedek) yang sudah lapuk dimakan usia. Lantainya masih berupa tanah, menjadi saksi bisu keseharian Suliati bersama dua buah hatinya seorang anak perempuan berusia 13 tahun dan adiknya yang berusia 10 tahun. Kedua anak tersebut kini berstatus yatim, kehilangan sosok ayah sebagai tulang punggung keluarga.
Kondisi memprihatinkan ini memicu respons cepat dari anggota DPRD Lombok Timur, Husni Mubarak. Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengaku terenyuh mendengar ada warganya yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan, terlebih tanpa tersentuh bantuan pemerintah.
"Hati saya menjerit mendengar hal itu. Pemerintah tidak boleh diam begitu saja," tegas Husni saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (18/02).
Mengetahui realita di lapangan, Husni segera menerjunkan tim untuk menyalurkan santunan awal guna meringankan beban ekonomi Suliati. Ia menilai, kondisi Suliati adalah potret nyata masih adanya celah dalam penyaluran program bantuan sosial yang belum merata.
Berdasarkan pengakuan Suliati, selama bertahun-tahun ia bersama kedua anak yatimnya tidak pernah tersentuh program bantuan apa pun dari pemerintah. Hal inilah yang membuat Husni merasa prihatin, terutama mengingat bulan suci Ramadhan sudah di depan mata.
![]() |
| Ilustrasi: Template keprihatinan anggota Dewan Lotim, Husni Mubarak, (Foto: Istimewa/MP). |
Tak sekadar memberikan bantuan sembako atau santunan tunai, Husni berkomitmen untuk memberikan solusi jangka panjang bagi keluarga Suliati. Ia memastikan akan membangunkan Rumah Tempat Tinggal Layak Huni (RTLH) agar Suliati dan anak-anaknya tidak lagi tidur di atas tanah.
"Saya akan bangunkan dia RTLH, dan saya sudah suruh tim mengurusnya. Sementara saya akan ke sana melihat kondisinya secara langsung setelah kegiatan ini selesai," tambah Husni.
Baginya, kasus Suliati merupakan pengingat bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat di akar rumput. Ia menegaskan bahwa membantu warga yang kesulitan bukan sekadar tugas politik, melainkan kewajiban kemanusiaan.
"Ini sebagai kewajiban bersama untuk hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah harus peka melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan semua pihak," pungkasnya.


