 |
| Gram:Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, (Foto: Rosyidin/MP). |
Hal ini dipicu oleh sikap kedua instansi yang terkesan saling lempar tanggung jawab terkait perbaikan jembatan penghubung Kecamatan Masbagik dan Kecamatan Pringgasela.
Jembatan vital tersebut diketahui rusak akibat terjangan banjir bulan lalu, 11 Januari 2026 Namun, hingga kini perbaikan permanen belum kunjung terealisasi, bahkan sempat memicu aksi protes warga setempat yang kecewa karena alat berat yang sempat diterjunkan tiba-tiba ditarik kembali dari lokasi.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada Jumat (13/2), Bupati Haerul Warisin menyatakan tidak akan tinggal diam melihat koordinasi yang buruk antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut.
"Saya akan menanyakan perihal itu kepada kedua instansi terkait, apa permasalahan yang sebenarnya," tegas Bupati singkat namun padat.
Kekesalan Bupati bukan tanpa alasan. Warga sempat merusak jembatan bambu darurat sebagai bentuk protes karena merasa dipermainkan, alat berat sudah berada di lokasi namun batal bekerja. Fenomena tarik ulur ini dianggap memalukan di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik.
Di tempat terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, Lalu Muliadi, memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut. Menurutnya, urusan teknis di lapangan merupakan ranah Dinas PUPR, sementara BPBD bergerak di sisi koordinasi dan dukungan administratif.
"Di BPBD hanya soal administrasi saja, membantu koordinasi dan administrasi. Yang menuntaskan di lapangan itu kan di Dinas PU," ujar Lalu Muliadi.
Terkait hilangnya alat berat secara mendadak di lokasi jembatan, Muliadi mengaku akan segera melakukan peninjauan ulang untuk memastikan status pengerjaan tersebut.
"Hari Senin kita monitor lagi untuk kroscek ke lapangan. Rencananya ada koordinasi juga dengan BPBD Provinsi," tambahnya.
Polemik jembatan ini mencuat di tengah kesibukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang sedang berikhtiar mendatangkan Presiden RI untuk meresmikan sejumlah proyek strategis nasional. Beberapa agenda besar yang telah disiapkan proposalnya antara lain.
1. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih.
2. Peletakan batu pertama Laboratorium dan Klinik Kesehatan Spesialis.
3. Peresmian SPAM Pantai Selatan.
4. Peresmian Sekolah Garuda.
5. Sekolah Rakyat
Meski upaya mengundang RI-1 sudah dilakukan secara maksimal melalui koordinasi dengan Gubernur hingga pihak istana, Bupati menekankan bahwa urusan infrastruktur dasar masyarakat seperti jembatan Pringgasela tidak boleh terabaikan oleh agenda-agenda seremonial tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari Dinas PUPR untuk segera mengembalikan alat berat dan memulai pengerjaan jembatan secara permanen agar akses ekonomi warga kembali normal.
.jpg )
