Lombok Timur Kucurkan Rp 20 Miliar untuk UMKM, Bupati, Akses Keuangan Adalah Hak Rakyat

Rapat: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin memimpin rapat koordinasi tim TPAKD, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempertegas komitmennya dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.

Dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lombok Timur yang digelar di Ruang Rapat Bupati pada Jumat (27/02/2026), Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menekankan bahwa kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak mendasar warga.

“Pelayanan akses keuangan merupakan hak penuh masyarakat. Melalui akses keuangan yang cepat, handal, dan nyata, tentu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Haerul Warisin di hadapan peserta rapat.

Bupati menjelaskan bahwa Lombok Timur memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan basis pelaku usaha yang masif. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai mesin utama penggerak ekonomi kabupaten.

Sebagai bentuk nyata dukungan tersebut, Pemerintah Daerah telah menggelontorkan dana stimulan dengan total mencapai Rp 20 miliar. Bantuan ini menyasar sekitar 21 ribu pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Lombok Timur.

“Lombok Timur memiliki sumber daya alam yang sangat memungkinkan untuk percepatan akses keuangan dan percepatan komponen ekonomi. Hal itu terlihat dari jumlah UMKM kita yang cukup banyak,” tambahnya.

Selain stimulan modal, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga terus menggencarkan program unggulan "Lotim Berkembang" (Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga). Program ini dirancang khusus untuk memberikan pinjaman modal tanpa beban bunga, sehingga masyarakat tidak lagi terjebak dalam jeratan utang ilegal.

Haerul berharap, dengan adanya kucuran dana stimulan dan kemudahan pinjaman tanpa bunga ini, para pelaku usaha kecil tidak lagi mencari jalan pintas melalui oknum yang merugikan.

“Dengan stimulan tersebut, diharapkan pelaku UMKM tak lagi terlilit utang kepada rentenir yang kerap berkedok sebagai koperasi,” ujar Bupati dengan nada optimis.

Rapat Koordinasi TPAKD ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian program tahun 2025 dan mematangkan strategi percepatan ekonomi di tahun 2026.

"Fokus utama ke depan adalah memastikan seluruh program tepat sasaran dan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif di Lombok Timur," pungkasnya.