 |
| Sahnam Ketua Komisi Informasi (KI) periode 2026–2030 |
MANDALIKAPOST.com- Sahnam resmi dipercaya memimpin Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB sebagai Ketua periode 2026–2030. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno internal bersama empat komisioner lainnya pada Jumat, 27 Februari 2026, usai pelantikan oleh Gubernur NTB.
Dalam rapat pleno itu, para komisioner secara musyawarah menetapkan struktur kepengurusan guna memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi KI NTB dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
H. Sansuri ditetapkan sebagai Wakil Ketua KI NTB. Armansyah Putra dipercaya sebagai Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola. Sementara itu, Suaeb Qury menjabat Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik, serta Husna Fatayati sebagai Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Sebelumnya, Gubernur NTB telah melantik lima Komisioner KI NTB, yakni Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.
Dalam pernyataan perdananya sebagai Ketua KI NTB, Sahnam menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus memperkuat program prioritas periode sebelumnya, terutama dalam aspek penguatan kapasitas kelembagaan dan transformasi digital.
“Ada beberapa agenda besar KI NTB yang akan kami lanjutkan sesuai visi-misi sebelumnya. Pertama adalah penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk digitalisasi sistem penyelesaian sengketa informasi agar masyarakat bisa mendaftar sengketa secara online,” ujar Sahnam di Mataram.
Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak di era keterbukaan informasi saat ini. Dengan sistem berbasis daring, masyarakat tidak hanya dapat mengajukan permohonan sengketa secara online, tetapi juga memantau tahapan persidangan secara transparan.
“Kami ingin masyarakat bisa mengetahui tahapan sidang secara online, serta menghadirkan direktori putusan digital agar setiap putusan dapat diakses dengan mudah dan terbuka,” jelasnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi layanan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelesaian sengketa informasi di NTB.
Selain transformasi digital, KI NTB di bawah kepemimpinan Sahnam juga akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait kewenangan, tugas, serta fungsi Komisi Informasi secara lebih masif dan variatif.
Program literasi keterbukaan informasi publik akan disinergikan dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), hingga komunitas masyarakat di NTB.
“Kami ingin masyarakat benar-benar memahami hak-haknya atas informasi publik. Literasi ini penting agar keterbukaan informasi tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi menjadi budaya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemahaman masyarakat tentang hak atas informasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesadaran badan publik terhadap kewajiban mereka dalam menyediakan informasi secara transparan dan akuntabel.
Tak hanya menyasar masyarakat, KI NTB juga akan melakukan asistensi aktif kepada badan publik di lingkup Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se NTB. Pendampingan ini bertujuan agar semakin banyak badan publik yang meraih predikat “Informatif” dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.
“Kami akan melakukan pendampingan dan asistensi agar badan publik dapat memenuhi standar keterbukaan informasi dan masuk kategori informatif,” kata Sahnam.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Sahnam mengajak seluruh elemen masyarakat dan badan publik untuk bersama-sama membudayakan keterbukaan informasi publik di NTB.
“Harapannya, semua elemen masyarakat dapat ikut mengambil bagian dalam membudayakan keterbukaan informasi publik. Di sisi lain, badan publik juga harus memahami kewajiban-kewajibannya terhadap informasi publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepemimpinannya akan tetap melanjutkan seluruh program unggulan komisioner sebelumnya dengan penguatan dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman.
“Melanjutkan semua program-program yang menjadi unggulan komisioner sebelumnya, tentu dengan penguatan dan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman,” ujarnya.
Dengan kepemimpinan baru ini, Komisi Informasi NTB diharapkan semakin adaptif, transparan, dan responsif dalam menjawab tantangan keterbukaan informasi publik di era digital.
.jpg )
