 |
| Kritik: Ketua Forum Rakyat Bersatu, Eko Rahadian, (Foto: Rosyidin/MP). |
Menurut Eko, program MBG merupakan agenda langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah dijamin keberlanjutannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak perlu menunjukkan kepanikan yang berlebihan hingga mengabaikan fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar yang menjepit masyarakat.
"Pernyataan Bupati itu receh, kalau saya lihat itu sangat receh. Kekhawatiran beliau untuk tidak beroperasinya MBG itu tidak usah berlebihan, karena jelas-jelas Presiden Prabowo dalam kunjungannya saat meresmikan Bendungan Meninting sudah menegaskan bahwa MBG akan tetap berlanjut. Tidak perlulah statement receh seperti itu," ujar Eko dengan nada menyindir saat dikonfirmasi, Senin (13/7).
Eko mengungkapkan fenomena menarik sekaligus ironis yang terjadi di lapangan. Berdasarkan pengamatannya, keberadaan dapur MBG di Lombok Timur yang terindikasi berjumlah lebih dari 20 unit justru memicu lonjakan harga komoditas di pasar. Sebaliknya, saat aktivitas dapur MBG libur, harga-harga kebutuhan pokok justru kembali merosot dan menjadi lebih murah bagi masyarakat umum.
Kondisi stagnan dan ketidakmampuan bupati dalam mengendalikan harga ini dinilai Eko sebagai bentuk keberpihakan yang keliru.
"Ada tidak adanya MBG ini kan masyarakat tetap kreatif di pasar. Cuma dengan adanya MBG ini, memang harga-harga itu meningkat. Begitu MBG ini libur, harga-harga menjadi lebih murah. Seharusnya Bupati memikirkan bagaimana mengatasi lonjakan harga ini supaya jangan berpihak kepada MBG saja," cecarnya.
Lebih lanjut, FRB Lombok Timur mendesak Bupati untuk segera mengambil langkah konkret guna menetralkan harga pasar, alih-alih hanya sibuk memastikan 20 lebih dapur MBG di Lombok Timur tetap mengepul. Eko mengingatkan bahwa bupati harus berdiri di atas kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya menjadi pelindung program pusat demi citra politik.
"Ini kan kelihatan sekali. Sebenarnya tidak usah khawatir, Bupati, dapurnya itu akan tetap berjalan tapi jangan melukai hati masyarakat! Yang diinginkan masyarakat itu kestabilan harga yang ada. Petani untung, masyarakat juga bahagia. Netralkan harga ini, tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah, jadi tidak ada yang merasa dirugikan," pungkas Eko menutup kritikannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik pedas yang dilayangkan oleh Ketua Forum Rakyat Bersatu tersebut.
.jpg )
.jpg)
