 |
| Koordinasi: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin berdialog dengan peternak ayam, (Foto: Istimewa/MP). |
Langkah ini diambil menyusul fenomena panic buying dan anomali distribusi yang memicu sulitnya masyarakat prasejahtera mengakses gas bersubsidi. Berdasarkan mandat Pertamina, sektor peternakan sejatinya tidak masuk dalam klaster penerima subsidi.
Namun, mengingat peran vital peternak terhadap stabilitas protein daerah, Pemda berupaya mencari titik keseimbangan (ekuilibrium) agar roda ekonomi tetap berputar tanpa menabrak regulasi.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam arahannya menekankan bahwa evaluasi tahun 2025 menunjukkan kondisi yang jauh lebih stabil dibanding periode saat ini. Ia mengidentifikasi adanya pergeseran perilaku konsumsi di mana masyarakat yang tidak berhak justru turut menyerap kuota elpiji subsidi.
"Eksistensi peternak adalah pilar kedaulatan pangan kita. Namun, kita dihadapkan pada realitas regulasi yang rigid. Saya mengetuk pintu kesadaran para pelaku usaha untuk memulai transmutasi penggunaan energi secara gradual, beralih dari subsidi ke non-subsidi sebelum penegakan aturan menjadi lebih restriktif," ujar Bupati Haerul Warisin dengan nada persuasif.
Bupati juga menggarisbawahi keterbatasan wewenang daerah yang tidak memiliki kuasa atas penentuan agen maupun kuota, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Pertamina. Saat ini, Pemda hanya memiliki celah untuk mengusulkan tambahan kuota sembari memperketat pengawasan melalui Satgas Elpiji.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menawarkan solusi konkret berupa bantuan penukaran tabung bagi peternak, menilik keberhasilan program serupa di Kecamatan Suralaga. Pemda juga telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar skema pembelian elpiji subsidi ke depannya didasarkan pada data desil satu hingga lima.
"Tanpa dedikasi para peternak, pemenuhan hajat hidup masyarakat akan daging dan telur ayam akan terdistorsi. Jika ada kendala dalam masa transisi ini, jangan segan untuk bersuara. Tugas pemerintah adalah mengayomi dan merajut solusi, agar ambisi kolektif Lotim SMART tetap berdiri tegak di atas pondasi pemahaman yang selaras," tambah Bupati memungkasi dialog.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, jajaran Asisten, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kasat Pol PP, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Diskusi ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran bagi sektor usahamulai dari perhotelan hingga industri binatu untuk tidak lagi menggunakan hak masyarakat miskin, demi menjaga stabilitas energi di Bumi Gora.
.jpg )
.jpg)
