 |
| Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Sofyeni ditemui di Kantor Gubernur NTB. |
MANDALIKAPOST.com – Tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di dua daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih tergolong rendah. Meski cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 99 persen dari total penduduk, tingkat keaktifan peserta baru berada di angka 82 persen.
Dua daerah dengan tingkat keaktifan terendah yakni Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Keaktifan peserta BPJS Kesehatan di kedua wilayah tersebut masing-masing masih di bawah 80 persen.
Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Sofyeni, mengatakan tantangan utama saat ini bukan lagi memperluas cakupan kepesertaan, melainkan meningkatkan status keaktifan peserta JKN.
“Alhamdulillah, di Provinsi NTB sekitar 99 persen penduduk sudah memiliki JKN. Namun memang tingkat keaktifannya masih 82 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana meningkatkan keaktifan peserta,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Menurut Sofyeni, salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan di Lombok Timur ialah banyaknya peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan.
“Karena kemarin ada penonaktifan PBI JK dalam jumlah cukup besar. Kebetulan di Lombok Timur jumlahnya mencapai sekitar 100 ribu peserta. Tentu kami juga memahami kondisi keuangan daerah,” katanya.
Meski demikian, BPJS Kesehatan melihat adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan jumlah peserta aktif. Selain itu, upaya penguatan juga dilakukan dengan menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
BPJS Kesehatan juga memastikan masyarakat NTB yang status kepesertaannya nonaktif tetap dapat memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme pengaktifan cepat saat membutuhkan pelayanan rumah sakit.
“Kalau memang dinonaktifkan tetapi membutuhkan pelayanan kesehatan, langsung diaktifkan sehingga tidak terkendala. Karena mekanismenya sudah berjalan,” jelasnya.
Ia menerangkan, peserta nonaktif yang membutuhkan layanan kesehatan akan langsung dimasukkan ke dalam skema PBI UPM agar status kepesertaannya kembali aktif pada hari yang sama.
“Jadi tidak ada kendala untuk penjaminannya. Langsung aktif pada hari itu juga,” ucapnya.
Sementara itu, sejumlah daerah lain di NTB disebut telah mencapai tingkat keaktifan peserta di atas 90 persen, termasuk wilayah Bima. Pemerintah Provinsi NTB juga disebut terus mendukung penguatan Program JKN di daerah.
.jpg )
