 |
| Revitalisasi: Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti., M.Ed., saat ditemui awak media di Lombok Timur, ) (Foto: Rosyidin/MP). |
Langkah besar ini dilakukan secara bertahap dengan menetapkan skala prioritas serta melakukan pembenahan pada sistem data internal pemerintah.
Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan dalam penyaluran bantuan selama ini adalah akurasi data pada Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia menyebut ada dua kemungkinan mengapa masih ada sekolah rusak yang belum tersentuh bantuan.
"Kemungkinan pertama, pada saat operator mengisi Dapodik, datanya tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak menjadi bagian dari (penerima bantuan). Atau kemungkinan yang kedua, sekolah-sekolah itu mungkin memang belum terjangkau oleh bantuan kami karena keterbatasan dana dan banyaknya sekolah yang rusak," ujar Prof. Mu'ti saat memberikan keterangan kepada awak media, dalam kunjungan kerja di Lombok Timur, Minggu (17/5) kemarin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus menggenjot proses pembangunan dan rehabilitasi secara masif. Pada tahun anggaran 2025, pemerintah melakukan revitalisasi terhadap 16.667 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, sebanyak 1.174 satuan pendidikan telah dialokasikan secara resmi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pelaksanaannya, Prof. Mu'ti menegaskan bahwa pemerintah menerapkan sistem swakelola. Pendekatan ini dipilih agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan belanja material dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Sistemnya sama yaitu swakelola. (Manfaatnya) yang kedua adalah belanja material untuk pembangunan dan juga kegiatan UMKM, sehubungan dengan adanya lapangan pekerjaan yang bisa kita berikan," jelasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa untuk tahun ini, Kemendikdasmen menetapkan tiga skala prioritas utama dalam menentukan sekolah yang berhak menerima bantuan revitalisasi.
"Tahun ini memang prioritas kami adalah sekolah-sekolah yang terdampak oleh bencana alam, baik yang di Sumatera maupun daerah lain di Indonesia. Yang kedua, sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) itu juga jadi prioritas kami. Yang ketiga, sekolah yang rusak berat," tutur Menteri.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah sekolah rusak yang sempat viral di media massa telah ditinjau secara langsung dan dipastikan masuk ke dalam alokasi bantuan revitalisasi untuk tahun anggaran 2026. Prof. Mu'ti optimistis bahwa seluruh proses ini akan berjalan simultan demi menyambut visi besar nasional.
"Insyaallah di akhir tahun 2028 semua sekolah yang rusak akan dapat dibangun oleh pemerintah. Semuanya bertahap, semuanya kita laksanakan sesuai dengan prioritas yang sudah kami tetapkan," pungkasnya sebelum bertolak menuju bandara.
Meskipun memberikan pemaparan panjang lebar mengenai infrastruktur pendidikan, Menteri Mu’ti memilih enggan berkomentar saat awak media mencoba meminta tanggapan terkait kejelasan nasib dan penanganan guru honorer. Usai sesi wawancara mengenai revitalisasi sekolah, ia langsung bergegas naik ke dalam mobil dinasnya.
Upaya pembenahan fasilitas pendidikan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi generasi masa depan. Sebab, setiap langkah kecil dalam memperbaiki ruang kelas hari ini, akan menjadi jejak besar yang menentukan terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.
.jpg )
