 |
| Akstivis: Direktur GASAK NTB, Ar Yandis. (Foto: Istimewa/MP). |
GASAK NTB menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang sah, namun harus tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, menyatakan bahwa demonstrasi merupakan instrumen penting dalam kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Menurutnya, setiap elemen masyarakat memiliki ruang yang sama untuk bersuara di dalam sistem demokrasi Indonesia, selama mematuhi koridor hukum yang berlaku.
“Pada prinsipnya kami menghormati dan mendukung kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak demokrasi warga negara. Namun kami juga mengingatkan agar aksi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas dan tidak menyasar titik-titik vital ekonomi,” tegas Yandis saat memberikan keterangan kepada media, Sabtu (30/5).
GASAK NTB secara khusus menyoroti pentingnya menjaga fasilitas publik yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat bumi gora. Pihaknya meminta agar massa aksi tidak melakukan tindakan anarkis seperti memblokade atau menghambat akses ke fasilitas strategis, mulai dari terminal, bandara, hingga pelabuhan.
Gangguan pada titik-titik vital tersebut dinilai akan membawa dampak domino yang merugikan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tetap mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Jangan sampai aspirasi yang diperjuangkan justru merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi harian. Apalagi bagi kami yang hidup di area sekitar pelabuhan, kelancaran arus logistik sangat krusial,” tambah Yandis.
Lebih lanjut, organisasi analisis kebijakan ini juga mengimbau aparat kepolisian dan keamanan yang bertugas kelak untuk bersikap proporsional. GASAK NTB berharap aparat mengedepankan pendekatan yang persuasif, humanis, dan dialogis guna mencegah terjadinya gesekan di lapangan, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.
Di akhir keterangannya, GASAK NTB mengingatkan bahwa esensi dari demokrasi yang sehat adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara hak kebebasan berpendapat dengan kewajiban menjaga kepentingan publik yang lebih luas.
.jpg )
