 |
| Pertanahan: Wakil Menteri ATR/BPN RI, Ossy Dermawan, (Foto: Istimewa/MP). |
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam acara Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Wamen Ossy menjelaskan bahwa langkah awal yang krusial adalah memastikan proyek ini memiliki landasan hukum spasial yang kuat. Saat ini, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dilakukan untuk mengakomodasi rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).
"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujar Ossy Dermawan.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian tata ruang di tingkat daerah juga akan diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Selain tata ruang, kementerian juga berkomitmen mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut Ossy, proses ini akan jauh lebih cepat jika proyek infrastruktur tersebut masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian,” tuturnya.
Mengingat skala proyek yang mencakup wilayah darat, laut, hingga kawasan hutan, Kementerian ATR/BPN mendorong adanya integrasi data peta yang lebih kuat melalui kerja sama antarlembaga. Ossy berharap working group lintas kementerian dapat bekerja secara optimal dalam melakukan overlay peta wilayah.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” tegas AHY dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak di sepanjang Pantura Jawa. Turut hadir mendampingi Wamen Ossy, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.
Proyek Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan ancaman banjir rob yang selama ini menghantui wilayah pesisir utara Jawa.
.jpg )
