Aksi HMI MPO di Lombok Timur Memanas Di Warnai Bakar Ban, Massa Tolak Program MBG Hingga Dwi Fungsi TNI-Polri

Aksi: Koordinator masa aksi menunjukkan tuntutan mereka setelah membacanya. (Foto: Rosyidin/MP).

MANDALIKAPOST.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Lombok Timur pada Rabu (24/6).

Aksi yang mengusung sejumlah tuntutan krusial ini sempat diwarnai ketegangan hebat antara massa aksi dan aparat keamanan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi mulai memanas ketika massa aksi membakar ban bekas sebagai simbol matinya keadilan. 

Tidak hanya itu, sebagai bentuk kekecewaan, para aktivis juga menulis di pintu masuk dan tembok gerbang Gedung DPRD Lombok Timur. Suasana kian tegang saat massa mencoba merangsek masuk hingga ke halaman dan teras kantor DPRD, yang langsung dihadang barikade ketat aparat Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam orasinya di teras gedung DPRD yang megah, sang orator dengan lantang mengkritik keras jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai telah melenceng dari tata kelola yang bersih dan profesional. Ia menuding adanya keterlibatan aparat penegak hukum (APH) hingga instansi militer dalam pengelolaan teknis program tersebut.

"Kantor ini bukan lagi kantor perwakilan rakyat, tapi sudah berubah fungsi menjadi kantor SPPG. Bukan hanya itu, bahkan APH dan tentara pun ikut mengelola program MBG tersebut. Bahkan di setiap sektor pemerintah ada yang mengelola dapur MBG. Lantas, kepada siapa lagi masyarakat harus mengadu?!" teriak sang orator di hadapan massa yang riuh.

Lebih lanjut, pihak HMI MPO menegaskan bahwa program MBG saat ini hanya menjadi ladang pemborosan anggaran negara tanpa arah yang jelas.

"Maka dari itu, HMI MPO menyatakan sikap tegas untuk menutup total program MBG Sudah terlalu banyak dana APBN yang dihabiskan dan dihambur-hamburkan oleh program ini tanpa asas manfaat yang jelas bagi rakyat kecil" tegasnya membakar semangat massa.

Selain mendesak penghentian program MBG, dalam aksi ini HMI MPO Lombok Timur juga membawa empat tuntutan krusial lainnya yang dinilai menjadi potret kemunduran demokrasi dan kesejahteraan masyarakat saat ini.

1. Tolak Pemborosan Anggaran & Pro-Guru Honorer: Menolak keras praktik pemborosan anggaran negara yang tidak disertai tata kelola yang transparan, serta mendesak pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan Guru Honorer di seluruh Indonesia.

2. Tolak Kenaikan BBM: Menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, yang dinilai semakin mencekik dan membebani rakyat di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

3.Tolak Revisi UU Polri: Menolak dengan tegas Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang berpotensi memperluas kewenangan aparat secara berlebihan serta mengancam prinsip demokrasi, negara hukum, dan supremasi sipil.

4. Tolak Dwi Fungsi TNI-Polri: Menolak segala bentuk kembalinya Dwi Fungsi TNI-POLRI yang dinilai mencederai semangat reformasi dan berpotensi merusak tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Meski para aksi bergantian untuk orasi, tidak ada satu pun perwakilan DPRD untuk menemui dan menerima aspirasi mereka secara langsung. Hingga massa aksi membubarkan diri setelah perwakilan HMI MPO membaca tuntutannya. Sembari mengancam akan kembali melakukan aksi lagi dengan masa yang lebih banyak.