 |
| Sensus: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin sebagai responden pertama Sensus Ekonomi 2026. (Foto: Istimewa/MP). |
Didampingi Kepala BPS Lombok Timur Sri Endang Widyanti, Petugas Penanggung Jawab Lapangan (PPL) secara langsung melakukan wawancara dan mencatat data terkait sektor usaha yang dimiliki oleh orang nomor satu di Lombok Timur tersebut.
Usai didata, Bupati yang akrab disapa Haji Iron ini mengimbau seluruh lapisan masyarakat Lombok Timur untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka dan memberikan informasi yang akurat.
Ia menekankan bahwa kejujuran masyarakat dalam mengisi sensus akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di masa depan.
“Berikan data yang benar, data apa adanya. Jangan disembunyikan, jangan juga diada-ada. Data yang disajikan masyarakat akan digunakan sebagai prioritas pembangunan kita ke depan. Kalau datanya salah, salah juga program kita,” tegas Haerul Warisin kepada media.
Menurut Iron, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang sangat luas dan krusial karena mengintegrasikan tiga sektor besar sekaligus, mulai dari sektor pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga skala usaha besar.
Sementara itu, Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endang Widyanti, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keterbukaan Bupati Lombok Timur dalam mendukung penuh awal pelaksanaan sensus ini. Guna menyisir seluruh wilayah Lombok Timur, BPS telah menerjunkan ribuan personel lapangan yang berkompeten.
"Untuk kegiatan Sensus di Lotim, ada 1.336 petugas sensus telah dilatih profesional yang disiapkan mendata semua keluarga serta seluruh skala usaha di Lotim, baik pertanian maupun non-pertanian," jelas Sri Endang.
Menanggapi adanya kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai keterkaitan pendataan ini dengan sektor perpajakan, Sri Endang secara tegas membantah hal tersebut. Ia memastikan bahwa data yang dihimpun dilindungi oleh undang-undang dan bersifat rahasia.
“Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Petugas kami menjaga kerahasiaan data dan tidak akan menyebarluaskannya,” ujarnya meluruskan keresahan warga.
Sebagai langkah teknis mutakhir dalam menjamin keakuratan proses di lapangan, BPS menerapkan sistem penempelan stiker berbasis bangunan segera setelah pendataan selesai dilakukan di satu titik.
Langkah ini diambil guna menghindari adanya duplikasi atau data ganda. Melalui stiker tersebut, jumlah keluarga beserta unit usaha yang berada di dalam bangunan akan langsung tercatat secara rapi.
Dengan dimulainya pendataan dari tingkat pimpinan daerah, BPS Lombok Timur berharap masyarakat tidak lagi ragu atau takut untuk menerima kedatangan petugas.
"Kami berharap seluruh masyarakat untuk menerima petugas kami yang datang melakukan Sensus," pungkas Sri Endang.
Hasil analisis dari Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya diharapkan dapat melahirkan peta basis data ekonomi yang solid, sehingga program-program intervensi pemerintah daerah ke depan dapat terealisasi secara lebih tepat sasaran.
.jpg )
