 |
| Sekda NTB, Abdul Chair didampingi Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, saat memimpin Rapat Koordinasi Inovasi Daerah NTB Tahun 2026. |
MANDALIKAPOST.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas inovasi daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui Rapat Koordinasi Inovasi Daerah NTB Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat inovasi yang telah berjalan, melengkapi dokumen pendukung, mengukur dampak secara nyata, serta meningkatkan kualitas pelaporan sebagai bagian dari persiapan penilaian Innovative Government Award (IGA) Award 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB pada Kamis (11/6) tersebut menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut strategis, di antaranya percepatan identifikasi inovasi daerah, penguatan data dukung dan evidence, penyusunan dokumentasi inovasi yang lebih komprehensif, serta penguatan inovasi unggulan daerah yang berorientasi pada penyelesaian persoalan pembangunan.
Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, Ak., dan difasilitasi oleh BRIDA Provinsi NTB sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi dan penguatan ekosistem inovasi daerah.
Dalam arahannya, Sekda NTB menegaskan bahwa inovasi daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengikuti kompetisi atau memperoleh penghargaan. Menurutnya, inovasi harus menjadi budaya kerja birokrasi yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“IGA hanyalah instrumen pengukuran. Yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari inovasi yang kita lakukan,” tegas Abdul Chair.
Ia menjelaskan bahwa inovasi daerah perlu diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penguatan sektor pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, setiap perangkat daerah tidak hanya dituntut menciptakan inovasi baru, tetapi juga memastikan inovasi yang telah berjalan dapat terus dikembangkan, direplikasi, dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut turut disampaikan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah tahun 2025. Beberapa catatan yang menjadi perhatian antara lain masih terbatasnya inovasi yang telah direplikasi, belum optimalnya dukungan data dan dokumentasi yang komprehensif, minimnya video dokumentasi dan testimoni penerima manfaat, serta masih perlunya penguatan tahapan hilirisasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Sekda menekankan bahwa setiap inovasi harus mampu menunjukkan perubahan yang nyata melalui data sebelum dan sesudah pelaksanaan, memiliki dampak yang terukur, berkelanjutan, mudah direplikasi, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Jangan membuat inovasi karena ada lombanya. Buatlah inovasi karena ada persoalan yang harus diselesaikan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
 |
| Peserta Rapat Koordinasi Inovasi Daerah NTB Tahun 2026. |
Sementara itu, Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menyampaikan bahwa keberhasilan inovasi daerah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya inovasi yang dilaporkan, tetapi juga oleh kualitas implementasi, dampak yang dihasilkan, dan keberlanjutan program yang dijalankan.
Menurutnya, BRIDA NTB akan terus memperkuat perannya sebagai innovation center yang mendampingi perangkat daerah dalam proses pengembangan, pengukuran, dokumentasi, hingga pelaporan inovasi daerah.
“Inovasi harus menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan memiliki dampak nyata, berbasis data, terdokumentasi dengan baik, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. BRIDA akan terus memberikan pendampingan agar kualitas inovasi NTB semakin meningkat dan mampu menjadi rujukan di tingkat nasional,” ujar Aryadi.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan target peningkatan kualitas inovasi daerah NTB pada tahun 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penguatan inovasi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia.
Salah satu fokus yang akan didorong sebagai inovasi unggulan daerah adalah program IKHTIAR Pengentasan Kemiskinan melalui Desa Berdaya yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, Sekda NTB memberikan lima arahan utama kepada seluruh perangkat daerah, yakni menjadikan kepala OPD sebagai penanggung jawab utama inovasi, memastikan setiap inovasi memiliki dampak terukur, memperkuat dokumentasi dan evidence inovasi, mengoptimalkan peran BRIDA sebagai pusat inovasi daerah, serta mendorong NTB menjadi salah satu daerah rujukan inovasi nasional.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat budaya inovasi, meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan, serta menghadirkan berbagai terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inovasi diharapkan tidak hanya meningkatkan capaian indeks dan penghargaan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi, perbaikan berkelanjutan, dan tata kelola inovasi yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi NTB meneguhkan komitmennya untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja ASN dalam mendukung terwujudnya NTB Makmur Mendunia.
.jpg )
