Wamen ATR/BPN Penataan Lahan Jadi Kunci Sukses Swasembada dan Asta Cita Presiden

Pertanahan: Wakil Menteri ATR/BPN RI, Ossy Dermawan. (Foto: Istimewa/MP).

JAKARTA, MANDALIKAPOST.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa sektor pertanahan memegang peran yang sangat strategis dalam menyukseskan program kerja Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kemandirian bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat hadir sebagai pembicara dalam agenda Akademi Politik yang dihelat oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Sabtu (13/06).

Acara yang mengusung tema Asta Cita sebagai Kompas Peradaban Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan ini menjadi panggung bagi Wamen Ossy untuk memaparkan bagaimana kedaulatan agraria beririsan langsung dengan visi besar negara.

“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Ossy Dermawan.

Dalam pemaparannya di hadapan para mahasiswa, Ossy menjabarkan kondisi riil bentang alam Indonesia. Dari total daratan nusantara yang mencapai sekitar 189 juta hektare (atau 23% dari keseluruhan wilayah RI termasuk laut), sebesar 62,5% atau sekitar 118,1 juta hektare merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, sisa lahan seluas 70,1 juta hektare masuk dalam kategori Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah wewenang Kementerian ATR/BPN. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, Kementerian ATR/BPN mencatat telah berhasil memetakan 79,5% dari total wilayah APL tersebut.

Fokus pemerintah saat ini adalah menuntaskan sisa sengketa pemetaan sebesar 20,5%. Lahan-lahan yang belum terjamah ini mayoritas berada di area yang cukup krusial, yakni wilayah perbatasan antarnegara serta area yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Selesainya pemetaan ini ditargetkan akan memberikan basis data pertanahan yang komprehensif bagi Indonesia.

Setelah urusan pemetaan rampung, langkah krusial berikutnya adalah integrasi data secara nasional. Ossy menjelaskan bahwa fondasi pemetaan yang kuat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah, yakni Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

Integrasi satu pintu ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyembuhkan penyakit kronis agraria di Indonesia, yaitu tumpang tindih lahan yang kerap berujung pada konflik horizontal maupun vertikal.

"Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan *database* yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL," ungkap Ossy membeberkan akar masalah pertanahan.

Mengakhiri paparannya, Ossy menekankan pentingnya digitalisasi dan adopsi teknologi mutakhir agar seluruh kementerian maupun lembaga negara bisa merujuk pada satu data yang valid dan sama.

"Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin," pungkasnya.