 |
| Tegas: Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lombok Timur, Ar Yandis, (Foto: Istimewa/MP). |
Ketua Umum IMM Lombok Timur, Ar Yandis, menegaskan bahwa kehadiran pucuk pimpinan baru ini harus menjadi titik balik perubahan paradigma kepolisian di Bumi Patuh Karya. Ia menyoroti pentingnya institusi kepolisian untuk menanggalkan kesan eksklusif dan kembali membumi bersama rakyat.
"IMM menegaskan bahwa kehadiran pemimpin baru harus membawa perubahan paradigma kepolisian di Gumi Patuh Karya. Polres Lombok Timur tidak boleh menjadi institusi yang eksklusif, artinya institusi kepolisian ini harus tetap bermasyarakat," ujar Yandis saat dikonfirmasi pada Jumat (17/7).
Menurut Yandis, catatan kritis ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Berdasarkan evaluasi mereka, kepemimpinan Polres Lombok Timur sebelumnya dinilai cenderung menutup diri dan kurang membaur dengan berbagai lapisan masyarakat.
"IMM menilai selama ini Kapolres Lotim sangat eksklusif dan kerap jaga jarak dengan berbagai elemen," tambah Yandis.
Oleh karena itu, IMM menaruh harapan besar di pundak AKBP Ariakta Gagah Nugraha agar mampu membawa angin segar bagi penegakan hukum di wilayah tersebut. Pihaknya mendesak agar Polres Lombok Timur ke depan lebih mengutamakan transparansi dan pendekatan yang humanis.
"IMM juga berharap agar Kapolres yang baru mampu melahirkan kebijakan penegakan hukum yang jauh lebih transparan, akuntabel, serta mengedepankan pendekatan humanis yang menyentuh langsung akar rumput," lanjutnya.
Sebagai bentuk komitmen mengawal kepemimpinan yang baru, IMM Lombok Timur merumuskan empat catatan penting dan strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Kapolres baru.
1. Buka Ruang Komunikasi Publik: Menyediakan kanal aduan yang responsif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Lombok Timur tanpa birokrasi yang rumit.
2. Tuntaskan Kasus Mangkrak: Segera selesaikan tunggakan kasus hukum, korupsi, dan kriminalitas yang belum tuntas di wilayah hukum Lombok Timur.
3. Jaga Netralitas Aparat: Menjamin institusi Polri bebas dari intervensi politik praktis demi menjaga stabilitas daerah.
4. Evaluasi Pelayanan Publik: Memperbaiki responsivitas dan transparansi penanganan laporan masyarakat di tingkat Polres hingga Polsek.
Yandis menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa empat poin tuntutan tersebut merupakan representasi dari evaluasi publik yang diharapkan bisa memperbaiki hubungan antara kepolisian dan warga.
"Empat catatan itu bagian dari evaluasi publik terhadap Polres Lombok Timur. Sehingga ke depan, institusi Polri dan masyarakat sipil bisa menyatu menjadi satu kekuatan untuk menjaga stabilitas daerah," pungkas Yandis.
.jpg )
