 |
| Konfresi Pers Terkait Polemik dalqm Ajang Porprov XII di Mataram |
MANDALIKAPOST.com – Polemik cabang olahraga taekwondo pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB kembali memanas. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, meminta hasil pertandingan taekwondo dibatalkan setelah sembilan atlet asal Sumbawa tidak diizinkan bertanding meski telah mengantongi kartu identitas (ID Card) resmi dari KONI NTB.
Permintaan tersebut disampaikan Abdul Rafiq dalam rapat evaluasi Porprov NTB. Ia menilai keputusan panitia pelaksana cabang olahraga taekwondo bertentangan dengan prinsip sportivitas dan merugikan masa depan atlet.
"Kami belum bertanding, tetapi sudah diusir. Ada sembilan atlet kami yang sudah melalui proses panjang hingga mendapatkan ID Card dari KONI NTB, tetapi justru tidak diperbolehkan bertanding," ujar Rafiq.
Menurutnya, penerbitan ID Card oleh KONI NTB seharusnya menjadi bukti bahwa atlet telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk mengikuti Porprov. Karena itu, ia mempertanyakan keputusan panitia yang tetap melarang para atlet bertanding.
Rafiq menegaskan persoalan tersebut bukan merupakan kesalahan KONI NTB. Menurutnya, KONI hanya menjalankan mekanisme administrasi sesuai ketentuan, sedangkan pelaksanaan pertandingan menjadi tanggung jawab penyelenggara cabang olahraga.
Atas insiden tersebut, KONI Sumbawa mengajukan tiga tuntutan. Pertama, membatalkan hasil pertandingan taekwondo Porprov NTB karena dinilai tidak melibatkan seluruh atlet yang telah dinyatakan sah sebagai peserta. Kedua, meminta proses seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 diulang agar seluruh atlet memiliki kesempatan yang sama. Ketiga, meminta evaluasi terhadap kepengurusan Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) NTB yang dinilai bertindak tidak profesional dan mengabaikan kepentingan atlet.
"Kami tidak tahu, bisa saja dari sembilan atlet yang tidak diikutsertakan itu ada yang berpotensi memperkuat NTB di PON 2028. Jangan sampai masa depan atlet dikorbankan," tegasnya.
Rafiq berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak terus menjadi polemik di media sosial dan mengganggu pembinaan atlet menghadapi agenda olahraga berikutnya.
Sementara itu, Ketua KONI NTB Mori Hanafi menjelaskan konflik di cabang olahraga taekwondo telah berlangsung sekitar enam bulan dan beberapa kali dimediasi oleh DPRD NTB, Pemerintah Provinsi NTB, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Menurut Mori, KONI NTB telah menempuh berbagai upaya persuasif sebelum akhirnya menerbitkan dua surat resmi kepada Pengprov Taekwondo Indonesia NTB.
"Kami tidak ingin arogan. Surat pertama meminta agar kegiatan dihentikan sementara sambil menunggu mediasi. Namun surat itu diabaikan sehingga kami mengeluarkan surat kedua yang menyatakan apa pun hasilnya tidak akan kami akui," kata Mori.
Ia menegaskan, surat tersebut bukan ditujukan kepada KONI Kabupaten Sumbawa, melainkan sebagai bentuk penegakan aturan organisasi.
Mori juga menegaskan bahwa atlet yang telah memperoleh ID Card resmi dari KONI NTB seharusnya tetap diberikan hak untuk bertanding.
"Ketika KONI sudah mengeluarkan ID Card, maka Pengprov harus memainkan atlet tersebut. Itu yang menurut kami tidak dijalankan," ujarnya.
Ia menambahkan, langkah yang diambil KONI NTB telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB. Evaluasi terhadap penyelenggaraan cabang olahraga taekwondo akan dilakukan setelah seluruh rangkaian Porprov XII NTB selesai.
Polemik ini menjadi perhatian karena dikhawatirkan berdampak terhadap pembinaan atlet daerah serta proses penjaringan atlet menuju PON 2028. Seluruh pihak kini menantikan keputusan resmi KONI NTB terkait tindak lanjut atas sengketa tersebut.
.jpg )
