 |
| TPST: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lombok Timur, Pathurrahman saat ditemui awak media, (Foto: RosyidinMP). |
Saat ini, Lombok Timur sedang berjuang melewati tahapan seleksi ketat yang melibatkan ratusan kabupaten/kota di Indonesia. Dari 286 daerah yang mengajukan proposal, Lotim berhasil melenggang melewati tahap awal penilaian dokumen administrasi, tata kelola, dan teknis yang digelar pada 7–8 April lalu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur, Paturahman, menyampaikan bahwa saat ini daerahnya sedang mengikuti verifikasi lapangan secara daring oleh kementerian terkait.
"Tahap verifikasi lapangan ini untuk mengklarifikasi kesiapan kita di daerah. Dari sisi administrasi sudah kita lalui, sekarang yang dinilai adalah kelayakan tapak dan kesiapan teknis di lapangan," ujar Paturahman saat ditemui awak media usai kegiatan verifikasi daring, Kamis (30/7)).
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Lombok Timur telah menyiapakan lahan seluas 3 hektar di kawasan TPA Ijo Balit. Lahan tersebut dipastikan telah memenuhi berbagai persyaratan teknis mendasar yang disyaratkan pemerintah pusat.
"Poin utamanya, lahan sudah siap 3 hektar di area TPA Ijo Balit. Lahan ini bukan sekadar kosong, tetapi sudah ditunjang akses jalan, ketersediaan listrik, hingga pasokan air yang memadai. Kita sangat berharap Lombok Timur bisa menembus 28 lokasi terpilih secara nasional," jelasnya.
Sesuai garis waktu (timeline) program, pengumuman 28 lokasi terpilih ditargetkan keluar sebelum Agustus atau paling lambat 1 September mendatang. Setelah penetapan lokasi, tahapan akan dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan detail melalui asistensi lintas kementerian, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di akhir tahun, hingga tahap fisik yang siap dimulai pada 2027.
Paturahman mengungkapkan, timbunan sampah harian di Lombok Timur saat ini mencapai 500 hingga 510 ton per hari berdasarkan rasio jumlah penduduk. Namun, akibat keterbatasan sarana angkut, jangkauan layanan pengelolaan sampah baru menyentuh angka 38 persen wilayah Lombok Timur.
Kehadiran TPST modern ini diproyeksikan mampu memotong rantai masalah tersebut secara signifikan.
"Dengan TPST ini, kita rencanakan sekitar 150 ton sampah per hari bisa terkelola secara langsung. Kita ingin mengubah paradigma lama, sampah tidak lagi sekadar diangkut lalu dibuang ke TPA, tetapi diolah di tempat menjadi barang bernilai ekonomi seperti kompos, hingga material daur ulang (MDU)," paparnya.
Tak hanya soal infrastruktur fisik, Paturahman menekankan pentingnya kesiapan tata kelola yang keberlanjutan (sustainability) yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Belajar dari evaluasi fasilitas pengelolaan sampah sebelumnya, kesiapan SDM menjadi kunci agar infrastruktur tidak menjadi bangunan mangkrak.
Saat ini, dari 14 fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) yang ada di Lombok Timur, hanya 1 unit yang masih beroperasi aktif. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan peralatan pendukung, tata kelola, hingga kapasitas keahlian (SDM) pengelola.
"Membangun fisik itu penting, tetapi penyiapan masyarakat jauh lebih krusial agar program ini berkelanjutan dan tidak berakhir menjadi monumen mati. Bersamaan dengan TPST ini, kita juga berkomitmen menghidupkan kembali TPS3R yang ada serta menambah unit baru di wilayah-wilayah pelosok seperti Sembalun, Sambelia, Lombok Timur bagian selatan yang selama ini belum terjangkau," tegas Paturahman.
Mengakhiri keterangannya di hari terakhir verifikasi lapangan tersebut, Kadis LHK mengajak seluruh lapisan masyarakat Lombok Timur untuk memberikan dukungan serta doa agar Lombok Timur berhasil lolos dalam seleksi nasional ini demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
.jpg )
