 |
| Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Pu |
MANDALIKAPOST.com- Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, meluncurkan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7).
Gerakan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan angka stunting dan kemiskinan, khususnya di wilayah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Dalam sambutannya, wagub menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga.
"Kehadiran kita hari ini bukan hanya memastikan setiap perangkat daerah memiliki bentuk intervensi yang sama terhadap penurunan stunting. Kita hadir untuk menggugah hati dan kepedulian kita semua. Program pemerintah tidak akan berhasil apabila keluarga tidak memiliki kepedulian," ujarnya.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan melalui edukasi kepada calon pengantin mengenai kesiapan usia menikah, kondisi kesehatan ibu, serta pentingnya memenuhi standar kesehatan sebelum memiliki anak. Menurutnya, pendekatan preventif perlu terus diperkuat agar stunting dapat dicegah sejak dini, bukan hanya ditangani setelah terjadi.
Wagub juga menyoroti tantangan yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB. Dengan populasi lebih dari satu juta jiwa, pemerataan pembangunan dan pelayanan menjadi tantangan yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
Ia mengungkapkan bahwa dalam berbagai forum nasional, Lombok Timur masih tercatat sebagai salah satu daerah zona merah dengan tingkat kemiskinan dan stunting yang memerlukan perhatian serius. Selain Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara juga masih berada pada kategori zona merah stunting.
"Kita harus bekerja bersama agar Lombok Timur bisa keluar dari zona merah. Angka stunting adalah kondisi nyata yang kita temukan di lapangan dan hanya bisa diatasi dengan komitmen serta kepedulian bersama," tegasnya.
Karena itu, wagub meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, kader Posyandu, TP PKK, BKKBN, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat kolaborasi agar setiap intervensi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," katanya.
Selain intervensi di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Wagub mencontohkan Desa Lendang Nangka Utara yang memiliki komoditas unggulan nanas agar tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk segar, tetapi juga mengembangkan produk olahan bernilai tambah sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ia juga mengajak para orang tua untuk memberikan perhatian lebih terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, kasih sayang, pendampingan, serta keterlibatan ayah dan ibu menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.
Menutup sambutannya, wagub berharap Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan generasi NTB yang sehat, unggul, dan bebas stunting.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Mohammad Edwin Hadiwijaya, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mempercepat penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan perbaikan kualitas data.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa atau lebih dari 25 persen penduduk NTB, Lombok Timur memegang peran strategis dalam menentukan keberhasilan penurunan stunting di tingkat provinsi. Saat ini prevalensi stunting di daerah tersebut masih berada pada kisaran 22,36 persen sehingga memerlukan intervensi yang lebih terarah.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam penanganan stunting adalah belum optimalnya pengelolaan data. Karena itu, Lombok Timur mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia melalui pemanfaatan aplikasi yang mengintegrasikan data ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok sasaran lainnya agar program penanganan stunting lebih tepat sasaran.
Selain memperkuat data, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga mendorong seluruh OPD untuk menangani penyebab tidak langsung stunting, seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Pemerintah daerah turut memanfaatkan ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat.
"Penurunan stunting tidak bisa dikerjakan secara parsial. Semua OPD harus bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan semangat gotong royong. Kami optimistis Lombok Timur dapat memberikan kontribusi positif terhadap penurunan stunting di NTB," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting tidak boleh hanya diukur dari penurunan angka semata, tetapi dari terwujudnya masyarakat NTB yang sehat dan berkualitas melalui intervensi yang dilakukan secara serentak hingga tingkat desa.
Ia menjelaskan bahwa stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola asuh, sanitasi, kondisi lingkungan, hingga perilaku keluarga. Berdasarkan pendampingan di sejumlah desa, ditemukan beragam penyebab pada setiap kasus, seperti penggunaan air yang tidak layak konsumsi, pola pemberian makanan yang kurang tepat, hingga kebiasaan mengonsumsi makanan instan.
Karena itu, TP PKK Provinsi NTB bersama TP PKK Kabupaten Lombok Timur telah memulai program percontohan di Desa Sakra dengan melibatkan berbagai OPD, BKKBN, sektor pertanian, perikanan, rumah sakit, serta mitra nonpemerintah untuk mengidentifikasi akar persoalan stunting secara langsung di lapangan. Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat dan pemerintah desa.
Bunda Sinta juga menyatakan kesiapan TP PKK Provinsi NTB untuk terus mendukung pelaksanaan Tim Percepatan Penanganan dan Pencegahan Stunting (TP3S) melalui penguatan kader, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi lintas sektor agar upaya penurunan stunting di NTB dapat berlangsung secara berkelanjutan.
.jpg )
