 |
| FGD: Sekda Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik membuka Forum Focus Group Discussion UPLAND Project di Selong. (Foto: Istimewa/MP). |
Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan dampak positif program terhadap peningkatan kesejahteraan para petani setempat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat membuka Forum Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy Proyek Program UPLAND Kabupaten Lombok Timur pada Kamis (25/6) kemarin.
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Pemerintah Pusat atas pendampingan yang konsisten. Program ini dinilai sangat strategis karena memanfaatkan skema pendanaan dari lembaga donor internasional, yaitu Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), yang disalurkan ke daerah dalam bentuk hibah.
Menurut Juaini, keberhasilan program ini di Lombok Timur tidak lepas dari sinergi kuat tiga instansi vertikal di daerah sejak awal diluncurkan.
"Keberhasilan Program UPLAND sejak awal didukung oleh keaktifan tiga instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," ujar Sekda.
Lebih lanjut, Juaini menjelaskan bahwa implementasi program ini di Lombok Timur tidak dimulai dari nol. UPLAND Project tidak hanya menyentuh sektor hulu (on-farming), tetapi juga menaruh perhatian besar pada penguatan sektor hilir (off-farming).
Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu terus dioptimalkan agar manfaatnya lebih terasa di masyarakat, terutama terkait manajemen pendapatan dan akses pasar.
"Aspek yang saat ini masih perlu dioptimalkan adalah manajemen pengelolaan pendapatan, penemuan pola hilirisasi, serta pembukaan jalur pasar," jelas Juaini.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggandeng Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan penyelenggara yang terintegrasi dengan program ini. Sekda pun mengajak para petani dan kelompok penerima manfaat untuk lebih proaktif membangun kemitraan dengan sektor perbankan.
"Langkah ini diharapkan mampu mempercepat dampak yang didapatkan di lapangan melalui keterlibatan OPD teknis untuk memaksimalkan apa yang sudah dirintis oleh masyarakat," tambahnya.
Di akhir arahannya, Sekda menegaskan bahwa keberlanjutan UPLAND Project kini menjadi tanggung jawab bersama, bukan lagi domain satu instansi semata. Ia meminta seluruh elemen pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam melakukan pertukaran data demi kelancaran program ke depan.
"UPLAND bukan lagi menjadi milik Dinas Pertanian saja, melainkan sudah diserahkan kepada seluruh elemen pemerintah daerah untuk dilanjutkan demi kepentingan masyarakat," tegas Sekda.
Ke depan, program unggulan ini akan diarahkan untuk lebih responsif terhadap isu pengarusutamaan gender, peningkatan pengelolaan hasil pascapanen, serta menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Kegiatan FGD Exit Strategy ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh perwakilan Bank NTB Syariah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Kelompok Tani, serta para petani penerima manfaat program UPLAND di Kabupaten Lombok Timur.
.jpg )
