 |
| Ilustrasi. Mitra MBG di NTB menanti kepastian. |
MANDALIKAPOST.com – Kebijakan moratorium pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menimbulkan keresahan di kalangan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Para mitra mendukung langkah pemerintah melakukan penataan program, namun berharap Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian terkait pembukaan kembali portal mitra, khususnya bagi investor yang telah membangun dapur berdasarkan persetujuan awal dari BGN.
Di NTB, program MBG berkembang cukup pesat. Data Satgas MBG NTB menunjukkan terdapat sekitar 732 titik SPPG yang telah memperoleh persetujuan. Dengan rata-rata investasi mencapai Rp2 miliar untuk membangun satu dapur sesuai standar BGN, nilai investasi yang telah ditanamkan para mitra diperkirakan mencapai sekitar Rp1,46 triliun.
Investasi tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan gedung dapur, tetapi juga pengadaan peralatan memasak berstandar, kendaraan operasional, fasilitas penyimpanan bahan pangan, hingga perekrutan tenaga kerja lokal.
Di tengah besarnya investasi tersebut, sejumlah mitra mengaku kini berada dalam situasi yang tidak menentu. Sebagian besar mengandalkan pinjaman perbankan sebagai sumber pembiayaan, sehingga kewajiban membayar cicilan tetap berjalan meski dapur belum dapat beroperasi.
Salah seorang mitra SPPG yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan para investor pada dasarnya memahami kebijakan pemerintah menghentikan sementara pembangunan titik dapur baru.
"Kami sepakat adanya penghentian titik baru. Itu hak pemerintah sebagai bagian dari evaluasi program. Tetapi investor yang sudah membangun berdasarkan titik biru yang telah disetujui BGN jangan sampai diabaikan. Kami sudah mengeluarkan investasi rata-rata sekitar Rp2 miliar untuk satu dapur," ujarnya.
Menurutnya, yang kini dibutuhkan para mitra bukanlah pembukaan pendaftaran mitra baru, melainkan kepastian mengenai pembukaan kembali portal mitra BGN agar proses administrasi terhadap dapur yang telah memperoleh persetujuan dapat dilanjutkan.
"Saat ini kondisi mitra sangat lemah. Portal mitra belum dibuka kembali dan kami tidak memperoleh kepastian kapan prosesnya dilanjutkan. Sementara sebagian besar dana pembangunan berasal dari pinjaman bank. Cicilan tetap berjalan setiap bulan, apa pun kondisinya," katanya.
Ia mengibaratkan kondisi para mitra seperti penumpang pesawat yang sedang menghadapi turbulensi.
"Kami seperti penumpang pesawat yang sedang turbulensi. Pilot dan awak pesawat tidak memberi informasi apa pun. Penumpang tidak tahu apakah pesawat akan mendarat dengan selamat atau tidak. Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian agar kami bisa mengambil langkah," tuturnya.
Para mitra berharap BGN segera memberikan kejelasan mengenai pembukaan kembali portal mitra serta tindak lanjut terhadap dapur yang telah dibangun berdasarkan titik persetujuan yang sebelumnya diterbitkan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan moratorium pembangunan dapur baru merupakan bagian dari pembenahan tata kelola Program MBG. Pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada penataan dapur yang telah berdiri, pemerataan layanan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program sebelum kembali menambah titik baru.
"Dalam rangka efisiensi anggaran, kami melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur titik-titik baru, serta pembenahan dapur yang telah berdiri agar sesuai standar," ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memastikan pembangunan SPPG lebih efektif, tidak menumpuk di wilayah tertentu, serta memberi prioritas bagi daerah yang masih membutuhkan layanan MBG, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
BGN juga menegaskan moratorium bukan berarti Program MBG dihentikan. Pemerintah memastikan program tetap berjalan sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, distribusi layanan, serta kesiapan mitra di berbagai daerah.
Secara nasional, pemerintah menargetkan Program Makan Bergizi Gratis menjangkau puluhan juta penerima manfaat melalui puluhan ribu SPPG yang dibangun secara bertahap di seluruh Indonesia.
Bagi para mitra di NTB, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya target nasional, tetapi juga oleh kepastian kebijakan bagi investor yang telah lebih dahulu membangun dapur berdasarkan persetujuan BGN.
Mereka berharap proses penataan yang sedang dilakukan pemerintah dapat segera memberikan kejelasan, sehingga investasi yang telah mencapai sekitar Rp1,46 triliun di NTB dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (*)
.jpg )
