 |
| Hering: Ketua Forum Asiosai Mitra BGN, Sawaludin menyerahkan tuntutnya ke anggota Komisi IX DPR RI, (Foto: Istimewa/MP). |
Forum Asosiasi Mitra BGN secara terbuka melayangkan kritik keras dan mengancam akan melakukan aksi mogok massal berupa penyegelan atau gembok dapur secara nasional tepat pada Hari Kemerdekaan, 17 Agustus mendatang, jika tuntutan mereka diabaikan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Forum Asosiasi Mitra BGN, Sawaludin, S.H. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap pola komunikasi BGN yang dinilai tidak menempatkan para mitra sebagai mitra strategis yang sejajar. Forum mendesak Komisi IX DPR RI untuk memfasilitasi ruang dialog agar persoalan ini bisa segera diselesaikan.
"Kami meminta kepada Komisi IX supaya BGN itu duduk sejajar dengan kami untuk membicarakan setiap kebijakan. Posisi kita ini adalah kemitraan yang sejajar. Negara semestinya bersyukur ada rakyat yang mau ikut bergotong royong menyukseskan program pemerintah ini," ujar Sawaludin dengan nada kecewa saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (15/7).
Pria yang asal Lombok, yang akrab disapa Bang Aweng ini menggarisbawahi bahwa kesuksesan program MBG sangat bergantung pada infrastruktur dan investasi yang telah disiapkan oleh para mitra di daerah. Ia menyentil keraguan atas kemampuan BGN jika harus menjalankan program raksasa ini sendirian tanpa melibatkan jaringan mitra yang ada saat ini.
"Apa iya BGN mampu melaksanakan programnya kalau fasilitas dari mitra ini tidak ada? Apakah BGN mampu membangun 231.000 dapur dalam jangka waktu satu setengah tahun? Apakah negara sanggup? Pikirkan itu dulu," cecarnya.
Kritik tajam juga diarahkan pada pergantian kepemimpinan di tubuh BGN yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pengusaha yang telah menanam modal. Forum mendesak agar BGN kembali patuh pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 yang mengatur tata kelola program MBG, alih-alih terus mengubah kebijakan setiap kali ada pergantian pejabat.
Bang Aweng menilai, polemik internal atau kasus hukum yang menjerat oknum di internal BGN seharusnya tidak mengorbankan para mitra yang berada di lapangan. Hubungan kerja sama yang terjalin adalah hubungan kelembagaan profesional, bukan personal.
"Kami mendorong supaya BGN kembali kepada Perpres 115 yang mengatur tentang tata kelola program. Jangan karena ada kepemimpinan baru di BGN, lalu kebijakan dari pemimpin yang lama dianggap berdosa semua, lalu menabrak Perpres yang sudah menjadi ketentuan," kritik Aweng.
"Kalau mau ganti pimpinan BGN sampai 80 kali dalam sehari pun silakan, tidak ada masalah buat kami. Tapi jangan ganggu aturan mainnya. Jangan karena ada oknum yang berdosa, lalu kami para mitra yang dijadikan korban dan menerima getahnya," tambahnya dengan tegas.
Sebagai bentuk protes konkret atas mandeknya kejelasan tata kelola ini, Forum Asosiasi Mitra BGN Nasional di seluruh Indonesia telah menyepakati sebuah langkah ekstrem. Jika hingga pertengahan Agustus tidak ada komitmen perbaikan dari pemerintah, operasional dapur MBG di berbagai wilayah akan dihentikan total.
"Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada penyelesaian konkret tentang tata kelola MBG ini, kami telah bersepakat dengan seluruh asosiasi di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi gembok dapur secara nasional," pungkas Sawaludin menutup keterangannya.
Langkah tegas dari para mitra ini kini menjadi bola panas di tangan BGN dan pemerintah pusat. Publik kini menunggu apakah BGN akan melunak dan membuka ruang dialog setara, atau membiarkan program prioritas ini lumpuh bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan.
.jpg )
