MANDALIKAPOST.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
HMI menilai narasi tentang NTB yang ingin “mendunia” harus berbanding lurus dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Sebab, di tengah berbagai agenda pembangunan yang digaungkan pemerintah, persoalan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Bima dan Dompu masih menjadi pekerjaan rumah.
Ketua HMI Cabang Bima, Dharmawan, mengatakan pemerintah tidak boleh hanya membangun narasi kemajuan, sementara persoalan mendasar masyarakat di Pulau Sumbawa belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.
“Gubernur jangan hanya pandai bicara NTB Mendunia. Jangan hanya pandai menyusun narasi pembangunan, sementara masyarakat Bima-Dompu masih berkubang dengan persoalan jalan rusak. Kalau pembangunan itu benar-benar untuk rakyat, maka rakyat harus bisa merasakannya,” tegas Dharmawan, Minggu (30/8/2026).
Menurutnya, kondisi jalan di sejumlah wilayah seperti Wera-Ambalawi, Sai-Soromandi dan Rabokodo harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama apabila ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
“Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami sedang menagih keadilan. Bima dan Dompu adalah bagian dari NTB. Maka jangan sampai pembangunan hanya terasa di wilayah tertentu, sementara wilayah lain terus menunggu,” ujarnya.
574 Hari Luka Wera-Ambalawi
HMI Cabang Bima secara khusus menyoroti dampak banjir yang melanda wilayah Wera-Ambalawi pada Februari 2025.
HMI menghitung, sejak 2 Februari 2025 hingga 30 Agustus 2026 telah berlalu sekitar 574 hari. Bagi HMI, angka tersebut bukan sekadar hitungan waktu, tetapi menjadi simbol panjangnya penantian masyarakat terhadap pemulihan pascabencana.
“574 hari adalah waktu yang sangat panjang bagi rakyat yang menunggu pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dengan dampak bencana dan kerusakan infrastruktur tanpa kepastian penyelesaian,” kata Dharmawan.
HMI juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB memastikan masyarakat terdampak banjir mendapatkan perhatian, bantuan, serta proses pemulihan yang tepat sasaran.
“Korban bencana jangan hanya menjadi angka dalam laporan. Mereka adalah rakyat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Ketika masyarakat membutuhkan negara, pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Dharmawan juga mempertanyakan komitmen pemerataan pembangunan dalam kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Menurutnya, masa kepemimpinan yang telah berjalan lebih dari satu tahun seharusnya mulai dapat dilihat melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah Bima dan Dompu.
“Kami ingin bertanya kepada Iqbal-Dinda: apakah Bima-Dompu benar-benar menjadi bagian dari prioritas pembangunan NTB? Kalau iya, tunjukkan dengan tindakan. Jangan hanya dengan kata-kata,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat Bima dan Dompu tidak membutuhkan janji baru. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur yang nyata dan berkelanjutan.
“Rakyat tidak membutuhkan retorika. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, akses ekonomi yang terbuka dan penanganan bencana yang nyata,” katanya.
HMI Cabang Bima mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret terhadap persoalan infrastruktur di wilayah Bima-Dompu sesuai kewenangan pemerintah.
HMI meminta pemerintah tidak menjadikan pemerataan pembangunan sebatas slogan, tetapi memastikan seluruh masyarakat NTB mendapatkan manfaat pembangunan secara adil.
“Bima dan Dompu bukan anak tiri NTB. Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan dari ujung barat sampai ujung timur NTB. Kalau NTB ingin mendunia, jangan sampai jalan rakyat sendiri masih menjadi persoalan,” pungkas Dharmawan.
.jpg )
