 |
Ketua HMPS Magister PKO UNDIKMA Soroti Ketidaketisan Ketua KONI Pusat: Jangan Jadikan Olahraga NTB Sebagai Arena Kepentingan Sesaat. |
MANDALIKAPOST.com – Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Magister Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA), Ainun Samidah, menyoroti keras langkah Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, yang dinilai tidak etis karena secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk maju sebagai calon Ketua KONI NTB periode 2026–2030. Padahal, proses Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB baru memasuki tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir bagi bakal calon.
"Yang terjadi bukan sekadar dukungan biasa. Ini adalah intervensi terselubung yang dilakukan di luar koridor aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART KONI," tegas Ainun dalam keterangan persnya, Sabtu (8/8).
KONI Pusat Punya Kewenangan, Tapi Bukan untuk Kampanye Diam-diam
Ainun mengakui bahwa KONI Pusat memiliki kewenangan pengawasan, pembinaan, serta hak untuk mengambil alih atau meluruskan proses jika terjadi pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut bukanlah lisensi untuk mempromosikan salah satu bakal calon secara terbuka di tengah berlangsungnya tahapan Musorprov.
"KONI Pusat seharusnya hadir sebagai pengawas yang netral dan penengah yang adil, bukan sebagai tim sukses bagi calon tertentu. Ketika ketua KONI Pusat secara gamblang mengatakan 'kita semua harus mendukung' gubernur sebagai ketua KONI NTB, itu adalah bentuk intervensi moral yang sangat tidak etis dan berpotensi mempengaruhi para pemilik suara di Musorprov nanti," ujarnya.
Ainun juga menyoroti bahwa pernyataan tersebut disampaikan di saat tahapan Musorprov baru dimulai. "Ini sama saja dengan memberikan sinyal kuat kepada seluruh cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota tentang siapa yang 'direstui' pusat. Padahal, seharusnya proses berjalan secara independen dan murni dari mekanisme AD/ART," tambahnya.
Jangan Jadikan Olahraga NTB Sekadar "Proyek" PON
Ainun mengingatkan bahwa kekeliruan terbesar adalah menjadikan status NTB sebagai tuan rumah PON XXII 2028 sebagai alasan untuk mengabaikan aturan dan etika berorganisasi.
"Olahraga ini harus dibangun dengan sistem keberlanjutan, karena pembinaan atlet tidak bisa berhenti sesuai dengan musim kepentingan yang ada dan terdekat. Pembinaan atlet butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Jika kepemimpinan KONI NTB ditentukan oleh intervensi dan kepentingan politik sesaat, maka keberlanjutan pembinaan atlet akan terancam," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keberpihakan Ketua KONI Pusat beberapa hari yang lalu berpotensi menciptakan output yang stagnan dalam kesinambungan pembangunan dan pengembangan prestasi olahraga di NTB.
"Jangan sampai karena NTB menjadi tuan rumah PON, semua elit berebut posisi Ketua KONI NTB secara serampangan hingga melanggar aturan yang ada. Tuan rumah PON itu bagus untuk prestasi kita, tetapi itu bukan tujuan akhir dari prestasi olahraga di NTB. Tujuan akhirnya adalah membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan, melahirkan atlet-atlet berprestasi secara konsisten, dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat NTB dari dunia olahraga," pungkas Ainun.
Ainun berharap agar seluruh pihak, termasuk KONI Pusat, menghormati proses Musorprov KONI NTB yang sedang berjalan. Ia mengingatkan bahwa semua dinamika dalam Musorprov harus diselesaikan dengan bersandar pada AD/ART, bukan pada kekuasaan atau pengaruh di luar mekanisme organisasi.
"Kami dari kalangan akademisi dan mahasiswa olahraga akan terus mengawal proses ini. Kami ingin memastikan bahwa pemimpin KONI NTB ke depan adalah sosok yang lahir dari proses yang bersih, adil, dan bermartabat—bukan karena 'restu' dari atas," tutup Ainun.
.jpg )
