![]() |
| Rilis capaian realisasi investasi Triwulan II dan Semester I 2026 di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026). |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi investasi sebesar Rp33,73 triliun hingga Semester I 2026. Nilai tersebut telah mencapai 51,26 persen dari target investasi tahunan sekitar Rp64 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Capaian ini menunjukkan iklim investasi di NTB tetap kondusif di tengah dinamika berbagai sektor usaha, sekaligus menjadi indikator bahwa perekonomian daerah terus tumbuh dan memiliki daya tahan yang kuat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, mengatakan realisasi investasi tahun ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
"Pada Semester I 2025, dengan target investasi yang lebih rendah, realisasi belum mencapai seperempat target. Tahun ini, meski target meningkat menjadi sekitar Rp64 triliun, capaian hingga Semester I sudah menembus lebih dari 51 persen. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif," ujar Irnadi saat merilis capaian realisasi investasi Triwulan II dan Semester I 2026 di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026).
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, target investasi NTB tahun 2026 meningkat sekitar 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan target pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB sebesar 12 persen, sehingga investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Irnadi menambahkan, kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga terus meningkat. Hingga Semester I 2026, realisasi investasi UMKM mencapai Rp496,68 miliar atau naik 22,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp406,19 miliar.
Menurutnya, pengalaman pada akhir 2025 menunjukkan investasi UMKM menjadi faktor penting yang mengantarkan NTB mencapai realisasi investasi sebesar 100,2 persen. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pembinaan, pendampingan, dan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM sebagai strategi meningkatkan investasi daerah.
Pada Triwulan II 2026, investasi non-UMKM masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp12,14 triliun atau 81,85 persen dari total investasi non-UMKM. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sekitar Rp2,7 triliun atau 18,15 persen.
Secara wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai lebih dari Rp11 triliun yang didominasi sektor pertambangan. Disusul Kabupaten Dompu serta Kabupaten Lombok Tengah melalui pengembangan Kawasan Mandalika, sektor pariwisata, dan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Provinsi NTB juga menargetkan investasi UMKM menembus Rp1 triliun hingga akhir 2026 melalui program pendampingan, digitalisasi usaha, kemudahan perizinan, serta perluasan akses pembiayaan.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah.
"UMKM adalah pahlawan ekonomi yang bekerja di balik layar. Mereka terus berinovasi, berani mencoba, dan mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Inilah kekuatan yang harus terus kita dukung bersama," katanya.
Menurut Sinta, Dekranasda terus bersinergi dengan berbagai perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta mendorong lahirnya UMKM berorientasi ekspor. Melalui program kurasi produk di Gerai Balekita, sejumlah produk unggulan NTB telah berhasil menembus pasar internasional, termasuk Jepang dan Arab Saudi.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat layanan perizinan guna mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemprov NTB optimistis target investasi tahun 2026 dapat tercapai melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan media massa, sehingga mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
.

