 |
| Tim Penilai: Pemerintah Kabupaten Daerah Lombok Timur gelar audensi bersama Tim Penilai Utama Kementerian Koordinator Prekonomian RI, (Foto: Rosyidin/MP). |
Kunjungan lapangan ini dilakukan setelah Lombok Timur berhasil masuk dalam tahap penilaian nasional program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa tim penilai turun langsung ke lapangan untuk mendalami penerapan program prioritas daerah secara holistik.
"Penilaian tingkat nasional ini sudah memasuki hari ketiga, di mana asesmen awal telah dimulai sejak Jumat lalu. Karena kita masuk nominasi, tim langsung turun ke kabupaten untuk beraudiensi sekaligus mengecek langsung ke penerima manfaat di lapangan. Jadi tidak hanya cukup dengan keterangan dari kami," ujar Juaini Taofik saat ditemui di Selong, Kamis (6/8).
Juaini menjelaskan bahwa Lombok Timur mengandalkan tiga program unggulan TPKAD, yakni program "Lotim Berkembang" melalui subsidi bunga untuk peternak dan pelaku UMKM, pembentukan ekosistem keuangan inklusif, serta program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar).
Melalui fondasi Lotim Berkembang, Pemkab Lombok Timur kini tengah menyiapkan skema serupa untuk memperkuat rantai pasok hulu ke hilir pada komoditas unggulan baru, yaitu tanaman porang. Langkah ini diambil guna mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku pabrik pengolahan porang yang ada di daerah tersebut.
"Pak Bupati tadi menjelaskan bahwa sektor unggulan porang ini butuh kepastian di sisi hulu. Sekarang pabriknya sudah ada, dan insyaallah sebelum 17 Agustus izin ekspor sudah keluar untuk pelepasan perdana tepung porang ke Cina. Kendalanya, petani belum bergairah karena dulunya belum ada offtaker dan harga bibit mahal. Karena itu, pola subsidi bunga pada peternakan akan kita adopsi ke petani porang melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)," jelasnya.
Ia mencontohkan, efisiensi anggaran pemerintah daerah melalui skema subsidi bunga terbukti mampu mengalirkan pembiayaan bernilai besar dengan daya tahan (resilience) yang tinggi.
"Jika kita anggarkan subsidi bunga porang sebesar Rp2,5 miliar (3 persen), maka 97% sisanya ditopang oleh KUR perbankan. Kita belajar dari sektor peternakan yang eksternalitasnya sangat luar biasa," tambahnya.
Berdasarkan data TPKAD Lombok Timur, akumulasi penyaluran program pembiayaan daerah menunjukkan kinerja impresif dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang sangat terjaga.
Di Sektor UMKM. Total penyaluran mencapai Rp78,007 miliar kepada 8.372 debitur dengan tingkat NPL amat rendah, yaitu 1,26%.
Lalu di Sektor Peternakan Sapi (2020–2024). Total penyaluran mencapai Rp92,742 miliar diserap oleh 6.192 debitur dengan NPL 0%.
Sementara itu, total penyaluran keduanya, mencapai Rp170,749 miliar bagi 14.564 debitur dengan rata-rata NPL secara keseluruhan hanya sebesar 1,03%.
Menariknya, capaian penyaluran pembiayaan ratusan miliar tersebut hanya membutuhkan alokasi dana intervensi pemerintah daerah secara efisien.
"Uang pemerintah yang disiapkan hanya sekitar Rp15 miliar, tetapi bisa menyalurkan dana hingga Rp170 miliar lebih karena yang kita subsidi adalah bunganya. NPL bisa sangat rendah bukan hanya soal keuangan, melainkan karena adanya sinergi dan pendampingan ketat dari Dinas Peternakan, Satpol PP, hingga para pelaku UMKM. Kata kuncinya bukan sekadar fasilitas, tetapi sinergi dan pendampingan," tegas Juaini.
Selain kemudahan permodalan, program TPKAD Lombok Timur juga dinilai mengedukasi masyarakat dalam berinvestasi jangka panjang. Pemkab mendorong agar beban bunga yang disubsidi dapat dikembalikan oleh debitur dalam bentuk tabungan produktif, seperti tabungan emas maupun tabungan haji/umrah.
Dengan keberhasilan skema pembiayaan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis program TPKAD dapat terus berlanjut (sustainable) dan mampu mendongkrak kesejahteraan petani serta pelaku usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi.
.jpg )
