![]() |
| Layanan Umum: Forum Wisata Lingkar Rinjani gelar diskusi BLU bersama balai TNGR dan masyarakat, (Foto: Rosyidin/MP). |
Forum ini diselenggarakan guna membedah peluang dan arah kebijakan pengelolaan kawasan Rinjani setelah TNGR resmi bertransformasi dari Satuan Kerja (Satker) biasa menjadi Satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Balai TNGR beserta jajaran, Ketua dan anggota FWLR, Camat Sembalun, Kepala Resort TNGR Sembalun, Penjabat (Pj) Kepala Desa se-Kecamatan Sembalun, Ketua Adat Paer Sembalun, Direktur DMO, Direktur SembalunNina, serta tokoh masyarakat setempat.
Melalui skema BLU, TNGR kini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan mandiri. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata seperti tiket masuk dapat langsung dikelola oleh pihak Balai untuk membiayai operasional, peningkatan fasilitas, hingga program pemberdayaan masyarakat kawasan penyangga tanpa harus menyetor penuh terlebih dahulu ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Balai TNGR, Budhy Kurniawan, S.Hut., menjelaskan bahwa perubahan pola keuangan ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kompleksitas tata kelola kawasan serta tuntutan respons cepat terhadap kebutuhan sarana prasarana pariwisata.
"Pertimbangannya adalah menjawab kompleksitas pengelolaan dan perlunya respons cepat kaitan dengan kebutuhan sarana prasarana serta manfaat ekonomi masyarakat. Penerimaan yang dilakukan, yang sebelumnya disetor, nanti bisa kita kelola langsung di satker ini," ujar Budhy Kurniawan.
Budhy menambahkan, fleksibilitas keuangan ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan peran masyarakat di sembilan desa penyangga kawasan TNGR melalui program peningkatan kapasitas SDM dan penanganan masalah lingkungan.
"Ini momentum agar masyarakat bisa berperan lebih aktif. Ke depan, transformasinya berkaitan dengan peningkatan layanan seperti pengelolaan sampah dan penanganan kecelakaan serta pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM, baik pengelola, guide, porter, maupun kelompok binaan. Target kita pada 2027 Rinjani menuju destinasi wisata premium," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, Royal Sembahulun, menyambut positif perubahan status ini. Menurutnya, skema BLU membuka peluang besar bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan dukungan pendanaan atas ide-ide konservasi dan pemberdayaan yang selama ini terkendala anggaran.
"Ketika TNGR di SK-kan sebagai BLU, maka pengelolaan anggaran menjadi mandiri dari hasil pemanfaatan Rinjani. Peluang untuk kehidupan masyarakat semakin besar mengingat potensi pendapatan tiket jauh lebih besar daripada anggaran yang sebelumnya didapatkan dari pusat," kata Royal.
Ia juga berharap kemandirian anggaran ini berimplikasi langsung pada pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat di luar sektor pendakian utama, serta peningkatan mutu fasilitas pendakian Rinjani di tingkat internasional.
"Harapan kita ke depan pelayanan lebih bagus dan taraf Rinjani, terutama jalur pendakiannya, bisa ditingkatkan. Yang paling penting adalah manfaat ekonomi harus lebih adil bagi masyarakat yang belum tersentuh. Dengan fasilitas dan sarana yang memadai, Rinjani akan makin dikenal sebagai destinasi wisata gunung berstandar dunia," pungkas Royal.

