Menteri Nusron Targetkan 110 Kantah Bertransformasi Tahun Ini Demi Kepastian Layanan Pertanahan

Rakor: Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid pimpinan Rapat koordinasi di Sleman, (Foto: Istimewa/MP).

SLEMAN, MANDALIKAPOST.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengakselerasi transformasi organisasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh pembenahan struktur maupun sistem pelayanan pertanahan harus bermuara pada kemudahan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (04/09/2026).

Menteri Nusron menekankan bahwa perubahan unit organisasi hanya alat penunjang, sedangkan tolok ukur keberhasilan utama terletak pada kualitas pelayanan di lapangan. Fokus awal transformasi saat ini menyasar dua layanan krusial, yakni Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal.

"Jadi ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi ending-nya ini adalah untuk memudahkan," ujar Nusron Wahid.

Dalam Rakor tersebut, kementerian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 10 Kantah percontohan yang menerapkan pendekatan kewilayahan pada tingkat Kepala Seksi (Kasi), serta 17 Kantah rintisan yang menjalankan program Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari. Identifikasi kendala lapangan dilakukan guna menjamin setiap pemohon mendapatkan kepastian durasi penyelesaian berkas.

"Karena intinya Bapak/Ibu sekalian, kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sebagai pemohon tidak tahu kapan selesainya permohonannya. Ini dulu yang kita mau selesaikan," tegas Nusron.

Kementerian ATR/BPN telah menyusun peta jalan perluasan transformasi hingga akhir tahun 2026. Penambahan cakupan Kantah akan dilakukan secara bertahap dalam dua gelombang utama, yakni pada bulan September dan Desember.

"Tanggal 24 September tahun ini, tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Makarima, langsung akan ditembak tambah 50 kantor. Kemudian pada akhir Desember juga akan ditembak lagi 50 kantor sehingga untuk transformasi keorganisasian tahun ini menjadi 110 kantor," ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia menambahkan, target perluasan untuk layanan Peralihan Hak juga disesuaikan minimal sama dengan target keorganisasian, yakni mencapai 110 kantor pertanahan. Nusron pun menginstruksikan seluruh jajaran Kakanwil dan Kepala Kantah yang hadir untuk segera bersiap menjalankan sistem baru ini secara efektif.

"Jadi Bapak/Ibu yang kita kumpulkan ini adalah Bapak/Ibu yang memimpin kantor yang mau tidak mau memang tahun ini harus sudah bertransformasi, baik transformasi unit organisasinya maupun transformasi pelayanannya," pungkasnya.

Rangkaian agenda dilanjutkan dengan sesi monitoring dan evaluasi teknis yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi, serta Kepala Biro Ortala dan MR Einstein Al Makarima, dengan dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN..