 |
| Najmul Akhyar |
MANDALIKAPOST.com— Krisis air bersih kembali menghantam kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno (Tramena), Kabupaten Lombok Utara.
Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyiapkan diskresi agar PT TCN dapat membuka layanan air bersih sembari proses perizinan diselesaikan. Diskresi tersebut rencananya diberikan selama enam bulan.
Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., mengatakan pemerintah daerah meminta PT TCN segera membuka kembali aliran air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di kawasan Gili.
“Pemerintah kabupaten meminta kepada PT TCN untuk membuka keran airnya sembari melaksanakan diskresi,” ungkap Najmul usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur NTB, Senin (7/9).
Sebenarnya kata Najmul pemberian diskresi bukan kali pertama dilakukan. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah mengambil langkah serupa. Namun hasil rapat kali ini memutuskan untuk memperkuat kembali diskresi tersebut agar pelayanan air bersih dapat berjalan di tengah proses penyelesaian perizinan.
Pemerintah daerah memberikan ruang waktu selama enam bulan melalui diskresi. Dalam periode tersebut, PT TCN diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan perizinan dan melakukan perbaikan yang dipersyaratkan.
“Kalau prosesnya bisa diselesaikan dalam dua atau tiga bulan, ya sudah selesai. Bahkan kalau satu bulan selesai, sudah tidak ada persoalan lagi,” ujar Najmul.
Persoalannya, PT TCN masih dihantui kekhawatiran untuk kembali mengoperasikan layanan air. Perusahaan disebut takut persoalan yang pernah terjadi kembali terulang apabila membuka aliran air sebelum seluruh perizinan rampung.
“PT TCN sebetulnya menurut dia, ‘saya tidak mau, tidak berani saya. Nanti kalau saya ini lagi, nanti dicegat lagi, kena lagi’,” beber Najmul seolah menirukan PT.TCN.
Meski demikian, pemerintah daerah menilai kondisi masyarakat Gili tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi, terlebih kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi pariwisata utama di NTB. Krisis air bersih bahkan telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata. Sejumlah wisatawan domestik maupun mancanegara disebut memilih meninggalkan kawasan Gili akibat persoalan ketersediaan air.
Karena itu, pemerintah meminta PT TCN kembali membuka aliran air sembari pemerintah bersama perusahaan mengawal penyelesaian seluruh proses perizinan.
Najmul menegaskan, persoalan yang dihadapi PT TCN bukan karena teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang digunakan ditolak pemerintah. Tetapi masih terdapat sejumlah item berkaitan dengan perjanjian dan pelaksanaan proses perizinan yang harus dipenuhi. PT TCN juga masih berproses dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait perizinan dan diminta melakukan sejumlah perbaikan terhadap sistemnya.
“Bukan model SWRO-nya yang ditolak. Ada beberapa item yang berkaitan dengan perjanjian dan pelaksanaan proses ini yang belum terpenuhi,” jelasnya.
Pihaknya menilai keberadaan air laut yang melimpah di sekitar kawasan Gili seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selama seluruh prosesnya dilakukan sesuai ketentuan.
“Bagaimana mungkin air yang berada di depan kita, di laut, tidak kita manfaatkan?” katanya.
Hanya saja sejumlah persyaratan dalam proses perizinan masih harus diselesaikan. Pemerintah provinsi dan Pemkab Lombok Utara pun menyatakan siap membantu mempercepat proses tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ia menekankan, persoalan utama saat ini bukan semata-mata masalah hukum PT TCN. Tetapi kareba terdapat banyak kewenangan dan regulasi yang bersinggungan di kawasan Gili. Untuk ruang laut, misalnya, terdapat kewenangan KKP. Sementara ruang darat juga berkaitan dengan instansi lainnya. Kondisi tersebut membuat proses perizinan menjadi cukup kompleks.
“Kita sangat mengharapkan semua pihak berusaha mempersingkat proses tersebut. Pemerintah pada prinsipnya ingin membantu mempercepat keluarnya izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sambil menunggu persoalan PT TCN diselesaikan, kebutuhan air masyarakat untuk sementara dipenuhi oleh Perumda Amerta Dayan Gunung atau PDAM. Najmul menyebut terdapat sekitar 600 kepala keluarga yang membutuhkan pasokan air di kawasan tersebut. Berdasarkan perhitungan PDAM, kebutuhan air mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik per hari.
“Saat ini air sudah mulai dialirkan,” katanya.
Untuk sementara, kebutuhan tersebut ditangani melalui kebijakan PDAM. Mengenai apakah air tersebut akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, Najmul belum dapat memastikan.
“Belum tahu. Mungkin untuk sementara ini gratis. Namun, pada saatnya nanti tentu akan ada kebijakan lebih lanjut,” pungkasnya.
.jpg )
