 |
| Stunting: Wakil Bupati Lombok Timur, H. Mohammad Edwan Hadiwijaya mimpin rapat koordinasi percepatan pencegahan stunting, (Foto: Istimewa/MP). |
Langkah taktis ini diperkuat melalui rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) terkait pembagian wilayah binaan di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9) kemudian.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lombok Timur.
Pemkab Lombok Timur berfokus membangun sistem kerja TPPS yang solid, salah satunya dengan memperjelas penanggung jawab atau person in charge (PIC) dari setiap OPD di wilayah binaan masing-masing sesuai SK Bupati.
Ketua TP3S Kabupaten Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan bahwa penunjukan PIC bertujuan menjaga kesinambungan koordinasi agar program tidak terputus di lapangan. Selain penataan sistem kerja, peningkatan kapasitas kader dan pemenuhan dukungan operasional menjadi perhatian mendesak.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegas H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Dalam pelaksanaannya, Program Genting mengombinasikan dua pendekatan utama. Intervensi spesifik difokuskan pada pemenuhan nutrisi kaya protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (baduta).
Sementara, lanjutnya intervensi sensitif menyasar perbaikan infrastruktur dasar, meliputi program bedah rumah tidak layak huni, penyediaan sarana air bersih, sanitasi, hingga akses jalan.
Langkah masif Pemkab Lombok Timur ini mendapat apresiasi dari Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin. Ia menempatkan Lombok Timur sebagai barometer penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat.
“Lombok Timur merupakan salah satu barometer dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB. Posisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja lebih keras dalam menekan angka stunting,” ujar Lalu Makripuddin.
Meski mengapresiasi capaian Program Genting yang sudah menyentuh angka 81 persen, Lalu Makripuddin memberikan catatan evaluasi terkait penyelarasan data keuangan daerah dengan pusat.
“Realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Lombok Timur yang belum sinkron antara aplikasi dan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur diharapkan dapat segera dilaporkan dan diperbarui ke tingkat pusat sehingga data yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual di daerah,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, Muksin, memaparkan pemutakhiran data sasarannya. Dari target 14.106 keluarga berisiko stunting (KRS) yang ditetapkan BKKBN, sebanyak 11.610 KRS telah terintegrasi dalam sistem pendampingan.
“Program Genting menyasar keluarga berisiko stunting, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, baduta, serta anak yang mengalami stunting. Pendampingan dilakukan melalui edukasi, intervensi, dan pemberian bantuan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga,” jelas Muksin.
Hingga saat ini, capaian intervensi yang telah disalurkan mencakup edukasi kepada 9.627 KRS, bantuan nutrisi untuk 1.574 KRS, penyediaan air bersih bagi 394 KRS, fasilitas jamban sehat untuk 14 KRS, serta rehabilitasi rumah layak huni bagi satu keluarga.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran OPD, para camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, perwakilan BUMN/BUMD, pihak swasta, LSM, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Melalui kolaborasi berprinsip gotong royong ini, Pemkab Lombok Timur optimistis penanganan stunting di wilayahnya dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
.jpg )
