Dua Tahun Kabinet Merah Putih, ATR/BPN Tuntaskan Pengadaan 159 Ribu Bidang Tanah untuk PSN

Lahan: Sebidang tanah untuk pembangunan infrastruktur, (Foto: Istimewa/MP).

JAKARTA, MANDALIKAPOST.com – Dalam kurun waktu dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih (Oktober 2024–Oktober 2026), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan capaian signifikan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Hingga Oktober 2026, Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan pengadaan tanah guna mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 159.662 bidang dengan total luas mencapai 22.966,62 hektare.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian ATR/BPN, Arief Muliawan, menjelaskan bahwa capaian tersebut telah melampaui lebih dari separuh target keseluruhan yang ditetapkan pemerintah.

“Realisasi bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mencapai 74,68% dari target 213.798 bidang, sedangkan capaian luas tanah mencapai 61,03% dari total target 37.629,27 hektare,” ungkap Arief di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Selain fokus pada pembebasan lahan untuk infrastruktur, Kementerian ATR/BPN juga mengakselerasi program konsolidasi tanah di berbagai daerah. Langkah ini ditempuh untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah agar selaras dengan Rencana Tata Ruang (RTR), sehingga tercipta penataan kawasan yang lebih terencana dan tertib.

“Dalam kurun waktu dua tahun, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026, kita berhasil menyelesaikan konsolidasi tanah sebanyak 6.167 bidang yang tersebar di 47 lokasi,” jelas Arief.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut terbagi dalam dua periode tahunan dengan tingkat serapan yang tinggi:

Periode Oktober 2024 – Oktober 2025: Terealisasi sebanyak 3.913 bidang di 26 lokasi (mencapai 85,75% dari target).

Periode Oktober 2025 – Oktober 2026: Terealisasi sebanyak 2.254 bidang di 21 lokasi (mencapai 79,62% dari target).

Melalui optimalisasi pengadaan tanah dan konsolidasi tanah, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyukseskan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, tetapi juga menjaga keseimbangan penataan ruang.

Upaya terintegrasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat sekaligus menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).