 |
| Konsenyering: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar kegiatan Konsinyering Permohonan Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah Tahun 2026 di Jakarta, (Foto: Istimewa/MP). |
Meski mengejar efisiensi waktu, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, mengingatkan jajarannya agar tidak menabrak regulasi. Ia menekankan bahwa akselerasi layanan dan kepatuhan terhadap aturan harus berjalan beriringan.
“Kecepatan pelayanan merupakan kebutuhan bagi Kementerian ATR/BPN, dan kepastian hukum juga jadi kewajiban kementerian kita untuk memberikannya. Jadi, dua hal ini harus dibaca dalam satu tarikan napas,” ujar Ossy saat membuka kegiatan Konsinyering Permohonan HPL Badan Bank Tanah Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, target perolehan HPL Badan Bank Tanah pada tahun 2026 mencapai sekitar 35.451 hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 31.606 hektare atau setara 89,15 persen telah masuk dalam tahapan permohonan HPL.
Kendati demikian, tingkat penyelesaian fisik sertifikat masih memerlukan dorongan ekstra. Dari total 57 lokasi yang ditangani, baru 12 lokasi yang HPL-nya telah resmi diterbitkan.
Menyikapi kondisi tersebut, Wamen Ossy menginstruksikan jajaran terkait untuk segera memetakan hambatan di lapangan dan membuat skala prioritas berdasarkan tingkat kesiapan berkas.
“Jangan sampai keinginan mempercepat target membuat kita mengabaikan ketentuan. Sebaliknya, jangan pula administrasi yang sudah sebenarnya jelas kemudian menjadi alasan keterlambatan. Jangan mempersulit sesuatu yang mudah,” tegasnya.
Lebih jauh, Ossy memaparkan bahwa di atas lahan HPL Badan Bank Tanah terdapat potensi sebanyak 36.441 bidang tanah yang siap dialokasikan untuk Reforma Agraria. Dalam konsinyering kali ini, pembahasan difokuskan pada 18.225 bidang tanah yang tersebar di 16 lokasi prioritas.
Ia menambahkan, penerbitan HPL bukanlah garis akhir. Setelah sertifikat terbit, proses akan berlanjut pada tahapan penetapan subjek dan objek penerima manfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengapresiasi sinergi yang dibangun Kementerian ATR/BPN dalam mengamankan aset-aset tanah negara tersebut. Menurutnya, dukungan regulasi dan teknis dari ATR/BPN sangat menentukan agar tanah yang dikelola dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik dan Reforma Agraria.
“Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian ATR atas dukungan terhadap Badan Bank Tanah selama ini yang telah menambah inventori Badan Bank Tanah hingga 35.400 hektare,” ungkap Hakiki.
Kegiatan konsinyering yang digelar secara hibrida (daring dan luring) ini turut diikuti oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dari berbagai wilayah di Indonesia.
.jpg )
