 |
| Kemitraan: Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait saat ditemui awak media di Jakarta, (Foto: Istimewa/MP). |
Kolaborasi ini memastikan warga penerima manfaat tidak hanya mendapatkan hunian yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati melalui fasilitas sertifikasi tanah gratis.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, meninjau langsung hasil renovasi tiga rumah warga di tiga titik berbeda di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Andi Tenri Abeng menjelaskan bahwa legalitas aset menjadi elemen krusial yang melengkapi perbaikan fisik bangunan.
"Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertifikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini," ujar Andi Tenri Abeng di sela-sela peninjauan.
Dalam skema dukungan ini, Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penerbitan sertipikat secara gratis bagi peserta program Bedah Rumah. Cakupan objek tanah yang dapat disertifikasi pun terbilang luas, meliputi tanah milik pribadi, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, hingga tanah yang statusnya masih beralaskan girik.
Andi menambahkan, keberlanjutan dan perluasan dampak program ini sangat bergantung pada soliditas kerja sama antar instansi.
"Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai pendekatan kolaboratif merupakan kunci utama dalam mengentaskan persoalan hunian sekaligus mendorong kesejahteraan warga. Menurutnya, setiap kementerian dan lembaga memiliki peran strategis yang saling melengkapi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertifikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama-sama. Kita membangun superteam, bukan superman," kata Maruarar Sirait.
Sebelumnya, pada Sabtu (31/10/2026), Andi Tenri Abeng juga telah melakukan peninjauan serupa di kawasan Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan secara langsung 15 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga penerima manfaat program Bedah Rumah.
.jpg )
